Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dorong Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Minta Polri Perkuat Sistem Kerja yang Responsif dan Kolaboratif

Kompas.com - 29/02/2024, 18:47 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan reformasi birokrasi berdampak dalam menuju masa depan tata kelola pemerintahan (governance 5.0).

Dalam implementasinya, sebut dia, Polri perlu melakukan perubahan paradigma dalam cara bekerjanya.

“Perubahan paradigma tersebut dilakukan dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat', serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing," tutur Anas lewat siaran persnya, Kamis (29/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, dia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Baca juga: Menpan-RB: Pemerintah Komitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN

Ia menilai, perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan berpikir selangkah ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan (think again), dan berpikir secara holistik dan lintas sektoral (think across).

"Polri harus mengedepankan collaboratiove and networking governance dalam mendorong kinerjanya. Sebab, kompleksitas dan dinamika kebijakan perlu didukung dengan aksi cepat dari setiap aktor, dan diorkestrasi dengan baik agar hasilnya menjadi lebih optimal," sebutnya.

Untuk dapat melakukan berbagai hal yang perlu diselesaikan oleh Polri tersebut, Anas menyebutkan empat hal sebagai syarat keberhasilan Polri.

Pertama, perlu adanya komitmen tinggi mulai dari tingkat Mabes hingga pimpinan di seluruh satuan kewilayahan Polri.

Kedua, penyelesaian masalah yang ada perlu diatasi pada tingkat akar. Ketiga, Polri perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.

Baca juga: Kunjungi IPDN, Menpan-RB: Kampus Harus Jadi Pencetak Birokrat Berwawasan Digital Demi RB Berdampak

Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis (29/2/2024).DOK. Kemenpan-RB Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ia menjelaskan, terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri.

"Aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM, sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” lanjutnya.

Anas pun ingin Kemenpan-RB dan Polri terus berkolaborasi dalam berbagai transformasi, salah satunya pada aspek kelembagaan.

Menurutnya, Polri perlu menentukan skala prioritas dalam penataan organisasi dengan pertimbangan urgensi dan derajat kepentingan yang diidentifikasi secara teliti.

Baca juga: Bertemu Wakil Kepala APSC, Menpan-RB Bahas Transformasi Digital hingga Kerja Sama Indonesia-Australia

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Nasional
Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Gerindra: Tidak Ada Namanya Amicus Curiae Masuk Pertimbangan Hakim

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple Temui Prabowo di Kemenhan

Nasional
CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

CEO Microsoft Kunjungi RI pada 30 April, Pemerintah Harapkan Kepastian Investasi

Nasional
Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Jokowi Akui Sempat Malu, Indonesia Jadi Satu-satunya Negara G20 yang Belum Gabung FATF

Nasional
Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Gerindra Godok Kader Internal untuk Maju Pilkada DKI, Nama-nama Masih Dirahasiakan

Nasional
Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Nasional
Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com