Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertanyakan Letak Kecurangan Pemilu, Anggap Hak Angket Tak Urgen

Kompas.com - 29/02/2024, 18:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mempertanyakan letak kecurangan Pemilu 2024 seperti yang digaungkan pihak yang mewacanakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu.

Herman mengatakan, suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sendiri malahan seharusnya berada di angka 60 persen lebih, bukan 58 persen seperti hasil rekapitulasi sementara saat ini.

Sebab, menurut dia, masyarakat yang memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 banyak sekali. 

Herman mengatakan, itu tergambar dari pemetaan dia saat berada di dapilnya. 

Baca juga: PPP Dukung Hak Angket, Romahurmuziy: Kecurangan Pemilu Harus Diungkap

"Bahwa sesungguhnya kecenderungan masyarakat sebagian besar adalah memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau hasilnya saat ini nyata seperti ini, seperti quick count maupun real count menurut saya ya itu adalah fakta, itu adalah realitas. Saat ini kecenderungan masyarakat sebagian besar memang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lantas kecurangannya di mana?" ujar Herman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/2/2024)..

Terkait wacana hak angket, Herman mengatakan, Demokrat merasa belum ada urgensi.

Dia menilai menghubung-hubungkan hak angket DPR dengan hasil pemilu tidaklah tepat.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Hak Angket Kecurangan Pemilu Wajib Dilakukan karena Presiden yang Sibuk Bermain Politik

Menurutnya, jika ada dugaan kecurangan semestinya dilaporkan ke Bawaslu. 

"Dan kalaupun kemudian nanti masuk dalam sengketa, sesuai dengan perundang-undangan, tentu nanti di MK," jelas Herman.

Herman menyebut, jika kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD merasa ada kecurangan, mereka harus menunjukkan letak kecurangannya.

"Saya nyoblos di daerah pemilihan saya, saya setiap hari ada di sana, saya 2 bulan, 3 bulan sebelumnya saya sudah sosialisasi dengan masyarakat. Selalu saya bertanya, 'kalau presiden mau milih siapa?' Mereka serentak mengatakan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Memilih 02," kata caleg DPR dapil Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat ini.

Baca juga: PAN: Hak Angket Kecurangan Pemilu Itu Gimik Saja

Maka dari itu, Herman merasa optimistis, bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024, bahwa Prabowo-Gibran akan menang.

Sementara itu, jika kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud merasakan kecurangan sudah terjadi sebelum Pemilu 2024, Herman mempertanyakan kenapa mereka tidak menggulirkan hak angket sejak dulu.

"Kenapa setelah pemilu? Apakah kalau yang menangnya 01, ataukah jika yang menangnya 03, apakah masih tetap ada hak angket? Nah jangan sampai hak angket mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu ini," imbuh Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com