Jenderal Kehormatan Prabowo dan Pengabaian Keadilan

Erosi kepercayaan ini dapat menimbulkan konsekuensi luas, mulai dari berkurangnya rasa hormat terhadap supremasi hukum hingga meningkatnya sinisme dan sikap apatis di kalangan masyarakat.

Keputusan ini berimplikasi pula pada posisi Indonesia di panggung internasional. Dunia mengamati dengan seksama bagaimana Indonesia menapaki jalan menuju demokrasi.

Menghormati seorang tokoh yang terkait dengan pelanggaran kemanusiaan di masa lalu berisiko merusak reputasi kita sebagai negara yang berkomitmen terhadap keadilan dan HAM.

Hal ini dapat berimplikasi pada hubungan diplomatik serta kemampuan kita untuk menarik investasi asing, dan peran sebagai pemimpin regional ASEAN.

Mempromosikan Prabowo juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pesan tersirat kepada anggota angkatan bersenjata dan aparat keamanan yang lebih luas.

Hal ini menunjukkan, seberapa menyedihkan tindakan masa lalu dapat diabaikan demi mengejar kekuasaan atau kepentingan politik.

Tentu putusan itu dapat menjadi dorongan orang lain di dalam jajaran untuk bertindak tanpa dasar hukum, karena tahu tindakan mereka dapat dimaafkan dan bahkan dihargai.

Pencalonan Prabowo juga menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas sejarah yang berpotensi mengarah pada penggambaran kembali era Orde Baru.

Dapat dibayangkan di masa mendatang, Suharto mungkin akan dianugerahi gelar pahlawan nasional secara anumerta, terlepas dari warisan kontroversialnya, seperti pelanggaran HAM dan korupsi.

Meskipun pengakuan Jokowi atas pelanggaran HAM berat merupakan langkah menuju rekonsiliasi, namun pengangkatan tadi menimbulkan keraguan atas komitmen pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan di masa lalu.

Perkembangan ini menantang integritas ingatan kolektif kita dan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Keputusan ini dapat dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan atau distorsi yang lebih luas terhadap kebenaran sejarah, terutama terkait dengan era Orde Baru dan peran tokoh-tokoh seperti Prabowo, dengan kaitan erat ke rezim tersebut sebagai mantan menantu Soeharto.

Kemungkinan revisi atau penghapusan pelajaran sejarah yang penting dari kurikulum sekolah merupakan keprihatinan besar.

Hal ini merupakan upaya untuk menutupi masa lalu, serta menyangkal kesempatan generasi masa depan untuk belajar dari kesalahan sejarah dan memahami dinamika kompleks yang telah membentuk bangsa mereka.

Sejarah dalam bentuknya yang tak dipernis berfungsi sebagai cermin reflektif kemenangan dan kegagalan suatu masyarakat.