Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadi Tjahjanto Bakal Temui 2 Tokoh Nduga, Bicara Pembebasan Pilot Susi Air

Kompas.com - 28/02/2024, 22:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku akan bicara dengan dua orang tokoh dari Nduga, sebuah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan untuk membicarakan pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Pembicaraan itu akan dilakukan Hadi pada Rabu (28/2/2024) siang ini, tepat satu pekan setelah dirinya dilantik menjadi Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Siang hari ini saya akan ketemu tokoh dari Nduga yang ada dua orang yang juga ingin membicarakan terkait dengan pilot Philips Mehrtens ya," kata Hadi saat ditemui di Kantor Pusat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Berpeci, Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke PP Muhammadiyah

Hadi tidak menyampaikan detail di mana pertemuan itu bakal dilakukan.

Ia hanya menyampaikan harapan agar dari pertemuan itu, pemerintah mendapatkan titik terang nasib pilot Susi Air yang sudah disandera satu tahun lamanya.

"Mudah-mudahan kita doakan dengan upaya kita, itu sudah bebas, tidak ada permasalahan," ucap mantan Panglima TNI ini.

Hadi juga mengungkapkan berbagai upaya yang sudah dilakukannya selama satu miggu sejak dilantik menjadi Menko Polhukam untuk menjaga kondusivitas bangsa negara.


Salah satu yang dijadikan fokusnya yaitu menjaga kondusivitas bangsa negara pasca-pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia mengaku berupaya menjaga konduvitas di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Salah satu upayanya yakni dengan mengajak peran serta tokoh atau pemuka agama setempat.

"(Peran menjaga kondusivitas) sangat besar. Kalau namanya Romo menyampaikan kepada umatnya, enggak mungkin ada yang melanggar. Seperti pendeta di Papua kalau sudah sampaikan sudah tidak akan ada yang berani melanggar," ucap Hadi.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Kunjungi Kantor PGI

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens .

Komitmen ini disampaikan Ma'ruf dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Wellington, Selasa (27/2/2024).

"Ada sedikit juga disinggung sandera di Papua, saya sampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membebaskan," kata Ma'ruf dalam keterangan pers seusai pertemuan.

Ma'ruf menuturkan, pemerintah tetap mengutamakan keselamatan Philip sehingga menempuh jalur-jalur persuasif dalam upaya membebaskan pilot tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com