Bawaslu: KPU Tak Laksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 84 TPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak melaksanakan semua rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang (PSU).

"Terhadap 890 rekomendasi PSU, dilaksanaan PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9 persen)," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam siaran pers, Rabu (28/2/2024).

Sebanyak 890 TPS yang direkomendasikan menyelenggarakan PSU itu terbanyak ada di provinsi Papua Pegunungan (94), Papua (80), Sulawesi Selatan (70), Maluku (70), Nusa Tenggara Barat (53), Nusa Tenggara Timur (53), Sulawesi Tengah (42).

Baca juga: Apakah Petugas KPPS Dapat Gaji Tambahan Saat Pemungutan Suara Ulang?

Lolly menyebutkan, KPU beralasan tak melaksanakan PSU karena tidak memungkinkan dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu untuk menyiapkan logistik.

Selain itu, Bawaslu mencatat, ada 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Bawaslu juga mengungkapkan bahwa KPU juga tidak melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) di 1 TPS dari total 136 TPS yang direkomendasikan PSL.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang, Prabowo-Gibran Unggul di TPS Sunter Jaya jakut

KPU juga tidak melaksanakan pemungutan suara susulan (PSS) di 9 TPS dari 657 TPS yang direkomendasikan melakukan PSS oleh Bawaslu.

"Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dikarenakan adanya konflik antarmasyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg namun tidak ada titik temu, saat ini sedang proses penelusuran," kata Lolly.