Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpeci, Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke PP Muhammadiyah

Kompas.com - 28/02/2024, 21:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto melanjutkan silaturahimnya ke kelompok pemuka agama, yaitu ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang berkantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024) malam.

Pantauan Kompas.com, Hadi tiba menggunakan baju batik lengkap dengan peci di kepalanya.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Kunjungi Kantor PGI

Mantan Panglima TNI ini tiba di Kantor PP Muhammadiyah sekitar pukul 19.30 WIB.

Ia langsung disambut oleh sejumlah pengurus PP Muhammadiyah.

Hadi tersenyum lebar ketika disambut. Hadi diajak oleh para pengurus PP Muhammadiyah untuk masuk ke sebuah ruang tunggu.

Di ruangan itu, Hadi berbincang dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Tepat di kursi belakang Hadi duduk, berdiri bendera Indonesia, Merah Putih dan bendera Muhammadiyah yang berwarna hijau.

Baca juga: Bertemu Sultan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Tak Bahas Pertemuan Megawati dan Jokowi

Adapun pertemuan silaturahmi antara Hadi dan PP Muhammadiyah berlangsung tertutup.

Sebelumnya, Hadi mengungkapkan alasan kunjungannya ke sejumlah kelompok pemuka agama pada hari ini.

Itu diungkapkan Hadi seusai berkunjung ke kantor pusat KWI di bilangan Menteng, Jakarta.

"Saya sudah melakukan kunjungan pada PBNU, kemudian tadi siang kita ke PGI dan sekarang kita ke KWI, nanti malam saya menuju ke Muhammadiyah," kata Hadi saat ditemui di Gedung KWI, Jakarta Pusat, Rabu siang.

"Semuanya tujuannya adalah mengajak seluruh tokoh agama bahwa tetap menjaga situasi kondisi ini pasca-pileg, pilpres dengan baik," kata dia.

Baca juga: Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Sowan Sultan Minta Doa Restu

Hadi menilai, situasi kondisi masyarakat pasca-Pemilu 2024 hingga kini masih baik.

Oleh karena itu, ia berharap situasi yang baik tetap terjaga demi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Supaya sekali lagi, masyarakat ini juga merasakan proses pembangunan yang sedang kita bicarakan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com