JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai Presiden Joko Widodo yang direncanakan menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi artikel populer, Selasa (27/2/2024).
Artikel populer selanjutnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut wacana hak angket DPR RI mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) dapat berujung pemakzulan terhadap Jokowi.
Pemberitaan populer lainnya terkait wacana hak angket yang dinilai menjadi salah satu jembatan yang merekatkan hubungan antara kubu pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan kubu pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Berikut ulasan selengkapnya:
Presiden Joko Widodo direncanakan menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Acara penyematan itu akan dilakukan saat rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
"Iya betul, naik pangkat jenderal kehormatan," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).
Diketahui, pangkat terakhir Prabowo adalah Letnan Jenderal (Purn) atau bintang tiga. Dengan demikian, mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad itu akan menyandang bintang empat.
Kapuspen TNI mengatakan, Presiden Jokowi langsung yang rencananya menyematkan pangkat jenderal kepada Prabowo, besok.
Baca selengkapnya: Jokowi Akan Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat ke Prabowo Besok
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya untuk wacana hak angket DPR menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini tidak disampaikan Megawati secara langsung, melainkan dari Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Menurut dia, penekanan dari hak angket yang akan digulirkan partai politik (parpol) pendukung pasangan Ganjar-Mahfud adalah mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan.
Sementara, Mahfud mengatakan bahwa hak angket bisa berujung pada pemakzulan atau impeachment terhadap Jokowi.
Hak angket, kata dia, adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kisruh Pemilu 2024.
Jalur yang dimaksud adalah jalur politik. Meski demikian, ditegaskannya bahwa hak angket itu tidak bisa mengubah hasil Pemilu.
Baca selengkapnya: Megawati Dukung Hak Angket Ubah Hasil Pemilu, Mahfud Anggap Bisa Berujung Pemakzulan
Wacana pengajuan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 dinilai menjadi salah satu jembatan yang merekatkan hubungan antara kubu Anies-Muhaimin dengan kubu Ganjar-Mahfud.
Melalui para sekretaris jenderalnya, tiga partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung penggunaan hak tersebut di parlemen.
Namun, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggarisbawahi, langkah itu hanya akan ditempuh menunggu langkah konkret PDI-P dalam sidang paripurna DPR RI setelah masa reses berakhir pada 7 Maret 2024.
Baginya, pernyataan Ganjar yang mengusulkan hak angket belum bisa dianggap langkah politik yang nyata dari PDI-P.
"Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?" ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Baca selengkapnya: Peran Ganda Surya Paloh yang Mungkin Terjadi dalam Pertemuan dengan Megawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.