Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peran Ganda Surya Paloh yang Mungkin Terjadi dalam Pertemuan dengan Megawati

Kompas.com - 27/02/2024, 05:30 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengajuan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 nampaknya menjadi salah satu jembatan yang merekatkan hubungan antara kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Melalui para sekretaris jenderalnya, tiga partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap mendukung penggunaan hak tersebut di parlemen.

Namun, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menggarisbawahi, langkah itu hanya akan ditempuh menunggu langkah konkret PDI-P dalam sidang paripurna DPR RI setelah masa reses berakhir pada 7 Maret 2024.

Baca juga: Wacana Hak Angket Masih Mandek, Upaya PDI-P Naikkan Posisi Tawar?

Baginya, pernyataan Ganjar yang mengusulkan hak angket belum bisa dianggap langkah politik yang nyata dari PDI-P.

“Ini ramainya di luaran, bukan di parlemen. Ngapain kita sibuk di luaran?” ujar Hasanuddin di Nasdem Tower, Menteng, Gondangdia, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan hal serupa. Bola panas pengajuan hak angket ada di tangan PDI-P.

Di sisi lain, ia mengaku selalu membuka diri untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, Surya menekankan bahwa pertemuan itu cukup penting untuk sebagian masyarakat.

“Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega, kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan,” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Sebagian besar masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini,” kata dia.

Baca juga: Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Meski begitu, Surya menampik bahwa dukungan parpol Koalisi Perubahan pada hak angket ditentukan dari pertemuannya dengan Megawati.

Di sisi lain, langkah Surya sempat menjadi sorotan ketika empat hari setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Sebab, meski tak pernah mendeklarasikan dukungannya secara langsung, Jokowi dinilai memiliki kedekatan pada capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, hubungan Jokowi dengan PDI-P dan Megawati kian memburuk jelang Pilpres 2024 lalu.

Sejumlah elite partai banteng kerap menyampaikan narasi kritis pada mantan Wali Kota Solo itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com