Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Banyak yang Sudah Tagih Janji

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ace Hasan Syadzily mengatakan sudah banyak pihak yang menagih janji Prabowo-Gibran, termasuk program makan siang gratis.

Ace merespons kritik mengenai program makan siang gratis yang sudah dibahas di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), padahal Prabowo-Gibran sendiri belum resmi terpilih.

"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji," ujar Ace saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

Ace menjelaskan, untuk menjawab pihak-pihak yang menagih janji tersebut, maka mereka, khususnya Golkar, mengamankan apa yang menjadi visi misi Prabowo-Gibran.

Dia sendiri selaku anggota DPR akan bergerak dari DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan terkait makan siang gratis.

"Salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan terutama program unggulan, yaitu makan siang dan susu gratis," tuturnya.

Lalu, terkait makan siang gratis mulai dibahas untuk masuk RAPBN 2025, Ace mengungkit konsistensi Prabowo-Gibran yang sudah memasukkan program unggulan pasangan nomor urut 2 itu.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Di mana, kata Ace, program makan siang gratis sudah harus dimulai pada tahun 2025.

"Karena kan beliau insya Allah nanti kan beliau akan secara resmi akan menjadi presiden, wapres. Nah untuk memastikan itu, maka kita memasukkan di dalam pembahasan anggaran di tahun ini untuk tahun 2025 program makan siang gratis. Tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu," jelas Ace.

"Tetapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa soal program makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas di dalam APBN tahun 2025," imbuhnya.

Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Baca juga: Menko PMK Sebut Tak Ada Anggaran Khusus untuk Makan Siang Gratis

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu ia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

Baca juga: Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Defisit Anggaran Berpotensi Melebar

RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh Suharso.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Baca juga: Soal Program Makan Siang Gratis, Pemerintah Klaim Sudah Punya Pengalaman

Wanita yang kerap disapa Ani ini menuturkan, penghitungan defisit anggaran yang dipatok 2,4 persen pun sudah memasukkan berbagai program prioritas dan komitmen pemerintah sepanjang tahun 2045.

"Kalau detil, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.