Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Beri Sinyal Gabung Koalisi Pemerintahan Mendatang, Golkar: Kami Sangat Terbuka

Kompas.com - 27/02/2024, 16:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku terbuka jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sinyal bergabung dalam pemerintahan yang baru setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi menjadi Presiden.

Keterbukaan itu, termasuk jika pemerintahan yang baru dan dimaksud adalah benar dipimpin oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi bagi kami, prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran, tentu kami sangat terbuka," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Ace lantas menjelaskan tentang nama koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran adalah Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: Sandiaga Siap Gabung dengan Pemerintahan Berikutnya, AHY: Kita Serahkan ke Pak Prabowo

Koalisi ini, menurut Ace, bakal merangkul semua komponen terbaik bangsa, termasuk dari pihak yang tidak mengusung Prabowo-Gibran sebelumnya.

"Karena kita punya komitmen untuk bagaimana menjadikan Indonesia maju. Sehingga insya allah tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ace menegaskan bahwa masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemerintahan saat ini bukan betuk bagi-bagi kekuasaan dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

Diketahui, AHY bersama Demokrat tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang pengusung Prabowo-Gibran.

Kemudian, AHY diketahui resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) pada 21 Februari 2024.

"Saya kira tidak ya, saya kira berbagai kebijakan yang dilakukan ini sesungguhnya tidak terkait dengan pilpres. Kan, kita tahu juga bahwa di berbagai posisi penting saat ini membutuhkan orang-orang profesional yang bisa menjalankan secara maksimal lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhirnya ini berjalan efektif," kata Ace.

Baca juga: Sandiaga Uno Nyatakan Siap Jika Diajak Gabung di Pemerintahan Baru

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya.

Adapun hasil hitung cepat berbagai lembaga survei saat ini menunjukkan keunggulan bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 2 itu diprediksi meraup suara 57-58 persen dan akan menangkan pemilihan presiden (Pilpres) satu putaran.

Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, Sandiaga Uno dan PPP mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sandiaga mengatakan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintahan baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.

"Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melanjutkan.

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Jimly, Airlangga: Golkar Tidak Mendukung Hak Angket

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com