Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makan Siang Gratis Dibahas meski Prabowo Belum Terpilih, TKN: Banyak yang Sudah Tagih Janji

Kompas.com - 27/02/2024, 18:50 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ace Hasan Syadzily mengatakan sudah banyak pihak yang menagih janji Prabowo-Gibran, termasuk program makan siang gratis.

Ace merespons kritik mengenai program makan siang gratis yang sudah dibahas di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), padahal Prabowo-Gibran sendiri belum resmi terpilih.

"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji," ujar Ace saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Menkop Teten Minta Pelaku UMKM Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis

Ace menjelaskan, untuk menjawab pihak-pihak yang menagih janji tersebut, maka mereka, khususnya Golkar, mengamankan apa yang menjadi visi misi Prabowo-Gibran.

Dia sendiri selaku anggota DPR akan bergerak dari DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan terkait makan siang gratis.

"Salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan terutama program unggulan, yaitu makan siang dan susu gratis," tuturnya.

Lalu, terkait makan siang gratis mulai dibahas untuk masuk RAPBN 2025, Ace mengungkit konsistensi Prabowo-Gibran yang sudah memasukkan program unggulan pasangan nomor urut 2 itu.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Di mana, kata Ace, program makan siang gratis sudah harus dimulai pada tahun 2025.

"Karena kan beliau insya Allah nanti kan beliau akan secara resmi akan menjadi presiden, wapres. Nah untuk memastikan itu, maka kita memasukkan di dalam pembahasan anggaran di tahun ini untuk tahun 2025 program makan siang gratis. Tentu skemanya nanti akan dibahas secara teknokratik oleh kementerian terkait itu," jelas Ace.

"Tetapi yang jelas bahwa seperti yang disampaikan oleh ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian, ya beliau menyampaikan bahwa soal program makan gratis ini telah masuk dan akan dibahas di dalam APBN tahun 2025," imbuhnya.

Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Baca juga: Menko PMK Sebut Tak Ada Anggaran Khusus untuk Makan Siang Gratis

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com