Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Sudah Perhitungkan Defisit Anggaran hingga 2,8 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025.

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis.

Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

"Kalau detil nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin. Angka ini masih di-excersise," jelas Airlangga.

Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.