Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 22/02/2024, 14:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini. Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Subsidi Energi Diutak Atik demi Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Masyarakat Akan Teriak...

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Baca juga: Prabowo Akan Evaluasi Subsidi Energi untuk Program Makan Siang Gratis, Berapa Anggaran Subsidi Tahun 2024?

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com