Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Rafi Bakri
PNS BPK

Analis Data dan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan

Program Makan Siang Gratis, Akankah Prabowo Berhasil?

Kompas.com - 21/02/2024, 08:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILIHAN presiden Indonesia ke 8 telah berlangsung. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga dan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), total suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melebihi 50 persen.

Prabowo-Gibran diperkirakan menang di lebih dari separuh provinsi. Dengan demikian, kemungkinan Pilpres hanya berlangsung satu putaran.

Prabowo berniat meluncurkan delapan program besar selama lima tahun masa jabatannya kelak untuk mendorong tujuan jangka panjang Indonesia 2045. Salah satu program tersebut adalah makan siang sekolah gratis.

Program ini bertujuan menurunkan angka stunting pada anak Indonesia yang mencapai 21,6 persen pada 2022. Inisiatif ini bertujuan memberikan cakupan 100 persen kepada lebih dari 80 juta anak pada 2029.

Namun, apakah inisiatif makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo masuk akal secara ekonomi?

Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan menguntungkan pekerja pertanian serta usaha kecil dan menengah. Jika pemerintah berhasil menggandeng hilirisasi proyek ini, maka kondisi ideal akan semakin terwujud.

Petani, nelayan, dan peternak akan menyediakan bahan pangan, yang selanjutnya akan diolah dan dipasok ke masyarakat.

Jika terwujud, maka inisiatif ini akan bertransformasi menjadi sektor padat karya yang mampu menyediakan 1,8 juta lapangan kerja .

Tim Prabowo mengestimasikan program ini menghabiskan dana sebesar 30 miliar dollar AS atau Rp 468,9 triliun.

Anggaran tersebut mengasumsikan indeks 1 dollar AS per makanan, sebagaimana ditentukan oleh Program Pangan Dunia PBB (WFP).

Dana sebesar 1 dollar AS akan dikembalikan sebesar 1 dollar AS dalam bentuk dampak ekonomi langsung atau tidak langsung, seperti tabungan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kecerdasan, produktivitas dan pendapatan kerja yang lebih baik, peningkatan kesehatan, serta peningkatan kesetaraan gender.

Realisasi program ini diragukan karena kebutuhan dana yang besar. Berdasarkan APBN 2024, program makan siang gratis menghabiskan 14,1 persen APBN.

Faktanya, anggaran program ini dua setengah kali lebih besar dari anggaran kesehatan dan hampir sama dengan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan pilihan pembiayaan alternatif selain menggunakan dana negara.

Indonesia bukanlah negara pertama yang mengadakan program makan siang gratis. Sejak tahun 1995, India telah menerapkan program ini secara efektif, dengan memberikan makan siang kepada 125 juta anak berusia 6 hingga 14 tahun.

Inisiatif ini diberi nama “Akshaya Patra”, yang artinya jangan biarkan piring kosong.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com