Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

El Nino, Bansos, dan Lonjakan Harga Beras

Kompas.com - 24/02/2024, 07:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARGA beras kian menggila. Bahkan di beberapa lokasi di luar pulau Jawa, harga beras premium terpantau sampai sempat menyentuh level Rp 17.000 per kg, level harga yang nyaris tak terbayangkan akan tercapai di tahun ini.

Namun secara umum, harga rata-rata nasional beras memang jauh lebih mahal dibandingkan level harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras pada Jumat (22/2/2024), bertengger di level Rp 16.270 per kg untuk varian premium. Sementara untuk beras medium berada di level Rp 14.210 per kg.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7/2023, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp 10.900/kg untuk beras medium, sedangkan beras premium sebesar Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Lalu HET beras di Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, lalu NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg untuk varian medium dan untuk varian beras premium sebesar Rp 14.400/kg.

Di Zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.

Jadi lonjakan harga beras memang sudah sangat tinggi, mencerminkan betapa pasokan sudah tidak seimbang lagi dibandingkan dengan kondisi permintaan.

Apalagi saat ini sudah mendekati masa-masa puncak permintaan. Pasalnya, pada bulan Maret dan April akan ada momen Ramadhan dan Lebaran.

Padahal sebenarnya dalam kondisi normal, terutama dua tahun terakhir, Ramadhan dan Lebaran di bulan Maret dan April tidak akan terlalu terjadi gejolak harga beras, karena bersamaan dengan masa panen raya yang juga terjadi di bulan yang sama.

Masalahnya musim kemarau yang panjang dan kebijakan bansos pemerintah membuat pasokan optimal semakin sulit dipenuhi.

Nyatanya memang sejak pertengahan tahun 2023 lalu, pemerintah terkesan setengah hati dalam mengatasi fluktuasi harga beras.

Jauh hari sebelum akhir 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah berkali-kali mengingatkan bahwa El Nino akan berlangsung lama, tapi pemerintah kurang responsif menanggapinya dengan cara aktif dalam memastikan sumber pasokan.

Setelah berhasil mendapatkan komitmen impor beras dari China dan beberapa negara lain menjelang akhir tahun, pemerintah terpantau sempat cukup berhasil menahan kenaikan harga di akhir tahun. Namun gagal dalam membawa harga kembali ke level normal.

Harga berhenti naik pada level yang terbilang cukup tinggi, sehingga mau tak mau menggerus daya beli masyarakat. Pasalnya, tidak ada lagi beras dengan harga di bawah Rp 11.000 per kg di pasaran beberapa bulan sebelum akhir tahun.

Padahal sebelum masalah pasokan mengemuka, masih banyak beredar beras untuk kalangan menengah ke bawah di pasaran dengan kisaran harga Rp 8.500 - Rp 10.000.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com