Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyusunan Program Ekonomi Prabowo-Gibran, TKN: Pandangan Jokowi Jadi Fondasi Superpenting

Kompas.com - 23/02/2024, 05:34 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa program-program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi rujukan dalam penyusunan program ekonomi Prabowo-Gibran.

Tidak hanya menjadi rujukan, menurut Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, program-program selama kepemimpinan Jokowi juga bakal menjadi fondasi.

“Jadi kebijakan dan pandangan Presiden Jokowi, baik sebagai presiden atau nanti setelah pelantikan presiden baru, menjadi fondasi sekaligus rujukan superpenting bagi kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran ke depan,” kata Drajad saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

“Apakah itu dalam kebijakan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga ke transisi ekonomi hijau maupun berbagai bantuan sosial,” ucap dia.

Fondasi dari Presiden Jokowi dan para pemimpin negara disebutkan dalam program asta cita Prabowo-Gibran yang terilustrasikan pada sebuah gambar bangunan atau piramida bertuliskan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Gambar itu dapat dilihat di laman prabowogibran2.id. Laman itu mencantumkan visi, misi, dan program Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024-2029.

Baca juga: TKN: Yang Enggak Mau Bersanding, Ya Sudah Sana di Luar Pemerintahan Prabowo

“(Jokowi) bukan hanya dilibatkan. Kebijakan dan capaian Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi menjadi fondasi bagi penyusunan visi misi Prabowo-Gibran sebagaimana terlihat dalam piramida,” kata Drajad.

“Fondasi para pemimpin, khususnya para presiden sebelumnya, juga para wapres (juga dilibatkan),” tutur ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu.

Adapun Prabowo-Gibran unggul berdasarkan hasil hitung sementara atau quick count Pilpres 2024 dari berbagai lembaga survei.

Baca juga: Saksi Prabowo-Gibran di Sumut Dianiaya Usai Hitung Ulang Menangkan 02, TKN: Awalnya Anies yang Menang...

Berdasarkan real count per Kamis pukul 18.00 WIB, Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 58,91 persen.

Data itu didapat dari 617.507 dari 822.236 tempat pemungutan suara (TPS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com