Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Kompas.com - 22/02/2024, 19:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.

Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.

Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.

Baca juga: Sirekap Pilpres Data 74 Persen: Suara Prabowo-Gibran 58,91 Persen, Ungguli Anies dan Ganjar

"Maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kL susu sapi segar per tahun," ujar Budiman saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Menurutnya, diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.

Baca juga: Prabowo Bakal Bentuk Badan Gizi Nasional untuk Urus Program Makan Siang Gratis

"Sekitar 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah, 2 ribu desa nelayan dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis," tuturnya.

Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program makan siang gratis.

Sedangkan industri besar pangan nasional, kata dia, bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.

"Sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien," kata Budiman.

Baca juga: Menerka Efektivitas Program Makan Siang Gratis bagi Masyarakat Pesisir

Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan terjadi penghematan hingga 40-50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN.

Sehingga, menurut Budiman, alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50-60 triliun saja.

Dengan tidak hanya mengandalkan APBN, maka program makan siang gratis bisa lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional.

"Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," terangnya.

Baca juga: Makan Siang Gratis Mulai dari Pinggiran

Sementara itu, Budiman memastikan program ini dalam skala penuh 100 persen akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.

Budiman menyebut program makam siang gratis direncanakan berlangsung secara bertahap dan ditargetkan mencapai skala penuh 100 persen pada tahun 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun," kata Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com