Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Kompas.com - 22/02/2024, 18:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyindir adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bersikap seperti oposisi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Mulanya, Andi menyampaikan bahwa Demokrat selama ini konsisten di jalur oposisi pada saat berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebaliknya, ketika bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), Demokrat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Akan tetapi, selepas bergabung ke kabinet, Demokrat melihat adanya sejumlah partai politik di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang justru bersikap bak oposisi.

Baca juga: Demokrat Masuk Kabinet, Politikus PDI-P: Presiden Tentu Sudah Pertimbangkan Matang

"Dulu kami konsisten sebagai oposisi, di luar pemerintahan. Sebagai oposisi, kami sebagai oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi," kata Andi, dikutip dari Kompas TV.

"Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan, daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi," sambung Andi.

Walaupun begitu, Andi menyadari, sikap oposisi dari partai politik yang berada di dalam tubuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan sebuah kebijakan dari masing-masing partai politik.

Baca juga: Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

Ia hanya ingin menegaskan bahwa Demokrat mempunyai konsistensi, yakni beroposisi ketika di luar pemerintahan, dan loyal hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau di luar pemerintahan, kami oposisi. Di dalam pemerintahan, kami punya tugas mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan," tegas Menteri Pemuda dan Olarhaga (Menpora) periode 2009-2012 itu.

Demokrat kini resmi masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin setelah sembilan tahun lamanya di jalur oposisi.

Masuknya partai berlambang mercy di kekuasaan eksekutif ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Jabatan yang diemban AHY ini menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang digeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com