Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Jajaran Masih Harus Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen Tahun Ini

Kompas.com - 22/02/2024, 14:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah untuk menyiapkan sejumlah program khusus demi menekan angka kemiskinan di Indonesia agar mencapai target 6,5-7,5 persen pada 2024.

Ma'ruf menuturkan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional masih di angka 9,36 persen, sehingga ada 2 persen angka kemiskinan yang mesti diturunkan oleh pemerintah untuk mencapai target.

"Kita perlu ada kebijakan-kebijakan khusus melalui beragam program di kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen pada 2024," kata Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Pesan Wapres untuk AHY yang jadi Menteri: Jangan Sampai Ada Mafia Tanah

Selain menurunkan kemiskinan, Ma'ruf juga mengingatkan bahwa pemerintah harus menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024 sesuai target yang tercantum pada rencana pemerintah jangka menengah nasional (RPJMN).

"Saya ingin nanti dapat gambaran rencana kita dan kemungkinan-kemungkinan capaian karena waktu kita hanya tinggal 7 apa 8 bulan, jadi waktunya tidak panjang lagi," kata dia.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyebutkan, pemerintah sudah melakukan beragam upaya untuk menanggulangi kemiskinan, seperti memperluas bantuan sosial.

Baca juga: Antara Beras, Rokok, dan Kemiskinan

Kemudian meningkatkan pendapatan warga melalui pasar tenaga kerja, serta memobilisasi perlindungan sosial pada pandemi Covid-19 yang mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen.

"Tetapi masih ada tantangan seperti ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyalurannya," kata Ma'ruf.

Rapat ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com