Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Kompas.com - 22/02/2024, 12:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dianggap sebagai upaya menjaga koordinasi kementerian di bawahnya, sampai masa pemerintahannya selesai pada 19 Oktober mendatang.

"Jadi saya melihatnya misalnya kenapa digeser ya karena Pak Hadi adalah Panglima TNI di era Jokowi. Dia orang kepercayaan, jadi harapannya Pak Hadi dapat mengoordinasikan di sisa masa kepemimpinannya Jokowi pada 19 Oktober mendatang," kata pengamat pertahanan Anton Aliabbas saat dihubungi pada Kamis (22/2/2024).

Hadi mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud MD, yang menjadi calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mendampingi calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Ungkap 2 Prioritas sebagai Menko Polhukam

Setelah Mahfud mengundurkan diri, posisi Menkopolhukam sempat diisi secara ad interim oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menurut Anton, keputusan Jokowi menunjuk Hadi diperkirakan atas pertimbangan pengalamannya saat berdinas di TNI Angkatan Udara.

Selain itu, Hadi juga menyandang pangkat tertinggi yakni Marsekal dan pensiun sebagai Panglima TNI.

Baca juga: PDI-P Tolak Sirekap, Hadi Tjahjanto: Tidak Mengabaikan tapi Kami Jaga Situasi Tetap Kondusif


Menurut Anton, kepangkatan itu menjadi pertimbangan supaya tidak terjadi hambatan struktural dalam mengemban tugas.

Sebab meski Hadi sudah pensiun, tetapi dia mesti melakukan koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, sampai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

"Jadi mau tidak mau posisi itu adalah posisi senior. Kadi kalau mau purnawirawan, mau tidak mau ya paling minimnya ya bintang 4. Walaupun dia pensiun, itu akan tetap diperhatikan," ucap Anton.

"Jadi kan agak sulit kita membayangkan kalau pangkat dari Menkopolhukam itu misalnya di bawah Kapolri atau di bawah Panglima TNI," sambung Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Tito Sebut PR Hadi Tjahjanto yang Belum Selesai: Kasus BLBI hingga Penyelesaian Pelanggaran HAM

Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Hadi dilantik bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengisi posisi ditinggalkan Hadi yakni Menteri ATR/BPN.

Pelantikan keduanya dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com