Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadi Tjahjanto Ungkap 2 Prioritas sebagai Menko Polhukam

Kompas.com - 21/02/2024, 23:24 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pohulkam), Hadi Tjahjanto menyampaikan dua prioritasnya.

Hal itu disampaikan Hadi Tjahjanto setelah menjalani serah terima jabatan (Sertijab) pada Rabu (21/2/2024).

Hadi mengungkapkan, prioritas pertamanya sebagai Menko Polhukam adalah menjaga situasi tetap kondusif terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam, untuk tetap menjaga situasi kondusif mulai dari pengumuman. Kemudian dengan segala dinamikanya nanti di lapangan, sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, (20/2/2024).

Baca juga: PDI-P Tolak Sirekap, Hadi Tjahjanto: Tidak Mengabaikan tapi Kami Jaga Situasi Tetap Kondusif

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang," ujarnya melanjutkan.

Hadi mengatakan, prioritas kedua adalah untuk menyelesaikan sekaligus memonitor perkembangan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di lapangan.

Menurut dia, itu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Plt Menko Polhukam, Tito Karnavian.

"Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat, kita bisa menyelesaikannya," kata eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) tersebut.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto juga telah menyerahkan Jabatan lamanya sebagai Menteri ATR/BPN kepada Agus Harimuti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Akan Temui Mahfud MD

Hadi Tjahjanto dan AHY dilantik bersamaan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu siang.

Jokowi mengatakan, Hadi Tjahjanto dipilih menjadi Menko Polhukam karena mantan Panglima TNI itu dinilai sangat siap mengatasi masalah yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan.

"Ya saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat, sangat siap," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.

Jokowi juga mengaku sudah memberikan tugas kepada Hadi usai resmi dilantik. Salah satunya, berkaitan dengan kondusivitas dan keamanan negara.

"Saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Ingin Situasi Usai Pemilu Kondusif Sampai Pelantikan Presiden Terpilih

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com