Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Kompas.com - 22/02/2024, 12:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku bakal mengubah pelabuhan lama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi pusat kota atau "City Center".

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah meresmikan pelabuhan baru Makassar New Port, Kamis (22/2/2024).

Namun, sebelum mengubah pelabuhan lama, Jokowi mengaku akan meminta izin dahulu kepada penjabat daerah setempat.

"Nanti yang pelabuhan yang lama mungkin akan kita siapkan menjadi city center-nya Makassar. Tapi tentu saja izin Pak Walkot dulu, Pak Gubernur dulu. Kalau beliau-beliau enggak izinin, enggak jadi," kata Jokowi usai meresmikan pelabuhan, Kamis.

Baca juga: Jokowi Resmikan Makassar New Port, Pelabuhan Terbesar Setelah Tanjung Priok

Jokowi mengungkapkan, pemerintah memang berencana memindahkan arus keluar masuk dan bongkar muat barang dari pelabuhan lama ke pelabuhan baru secara bertahap.

Ia memastikan, pemindahan tidak mengganggu arus keluar masuk barang di Sulawesi.

"Secara bertahap, ini baru 30 persen digeser dari pelabuhan lama ke sini, tahap demi tahap nanti akan langsung 100 persen," ucapnya.

Lebih lanjut dia berharap, Makassar New Port mampu melancarkan arus keluar masuk barang di Sulawesi Selatan.

"Kita lihat nanti bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini, ini akan jadi pelabuhan besar di Indonesia timur dan diharapkan bisa efisiensikan biaya logistik yang ada di Tanah Air kita," jelas Jokowi.

Baca juga: Telah Diresmikan Jokowi, Kini Makassar New Port Punya Akses Tol

Sebagai informasi, pelabuhan baru tersebut menjadi yang terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dengan kedalaman 16 meter.

Pelabuhan ini memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding pelabuhan yang lama.

Kapasitas Makassar New Port mencapai 2,5 juta TEUs per tahun, lebih besar dibanding 750.000 TEUs per tahun pada pelabuhan lama.

Adapun jumlah investasi yang ditanam mencapai Rp 5,4 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com