Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Sebut PR Hadi Tjahjanto yang Belum Selesai: Kasus BLBI hingga Penyelesaian Pelanggaran HAM

Kompas.com - 21/02/2024, 17:27 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyebutkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang belum selesai.

Hal itu diungkapkan Tito usai menyerahkan jabatan Menko Polhukam kepada Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Rabu (21/2/2024).

Diketahui, Tito sempat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur dari kabinet karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

“Selama 19 hari saya menjabat, karena pejabat yang lama yaitu Prof Mahfud MD mengundurkan diri dan Bapak Presiden menunjuk saya sebagai Plt Menko Polhukam. Saya memang memahami masukan dari teman-teman di Polhukam,” kata Tito di samping Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Rabu.

Baca juga: Tito Karnavian Resmi Serahkan Jabatan Menko Polhukam ke Hadi Tjahjanto

Tito secara khusus menyinggung dua kasus di Kemenko Polhukam yang belum selesai, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas, di antaranya mengenai masalah BLBI, adanya satgas BLBI, kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yudisial,” kata Tito.

“Kemudian ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh internal, para deputi dan staf ahli. Bahkan ada juga masukkan detail-detail permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh para deputi, staf ahli, dan yang lain-lain, itu semua tercatat,” ujar Menteri Dalam Negeri itu.

Namun, begitu Tito menjabat Plt Menko Polhukam, fokusnya tercurahkan bagaimana mengamankan Pemilu 2024.

“Semua energi kita fokus saja pada satu yaitu membantu para penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk mengamankan dan melancarkan jalannya pemilu,” ujar Tito.

Baca juga: Alasan Pilih Hadi Jadi Menko Polhukam, Jokowi: Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Keamanan

Sementara itu, Hadi bakal fokus menyelesaikan kasus BLBI terlebih dulu.

“Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat, kita bisa menyelesaikan,” kata Hadi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.

Adapun Hadi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Jabatan Menteri ATR/BPN kemudian diemban Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga dilantik pada hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com