Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Makassar

Kompas.com - 22/02/2024, 09:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis (22/2/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan pentingnya sistem tersebut untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas air dan kesehatan bagi masyarakat.

"Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Losari ini sangat penting untuk mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas air tanah dan air baku serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kita," ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Tiba di Sulawesi Selatan untuk Kunjungan Kerja

Selain itu, SPAL-DT yang dibangun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan biaya Rp1,2 triliun tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah pencemaran lingkungan di Kota Makassar.

Apalagi, sistem tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga sekitar.

"Berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 km dan bisa melayani 41 ribu kepala keluarga," ungkap Presiden.

Presiden pun berpesan agar pengoperasian SPAL-DT tersebut menjadikan penanganan air limbah di Kota Makassar makin terintegrasi.


Baca juga: Jokowi Datang ke Sulsel, Lubang Jalan Langsung Ditambal

Tidak hanya itu, kualitas lingkungan dan taraf hidup masyarakat Kota Makassar juga makin meningkat.

"Kota Makassar makin bersih, kualitas lingkungan, kualitas air tanah, kualitas air baku makin baik dan masyarakat makin sehat dan produktif," ucap Presiden.

Saat peresmian, Presiden didampingi sejumlah pejabat, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com