AHY dan Langkah Politik Jokowi Memproteksi Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum Partai Demokrat itu dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Di hari yang sama, Hadi dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.  

Pelantikan disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, dan pembacaan sumpah dipandu oleh Jokowi.

Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa (20/2/2024). Dia dan Hadi dikabarkan akan dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet.

Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir.

Selain itu, dipilihnya AHY juga jadi kado buat Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Tak ragu pilih AHY

Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam sembilan tahun terakhir, Jokowi mengaku tidak ragu mengangkat AHY jadi Menteri ATR.

AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Mantan Wali Kota Solo ini pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY.

Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari tiga universitas bergengsi di luar negeri.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," kata Jokowi usai pelantikan, Rabu.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tidak Ragu Angkat AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya

Sementara, AHY mengaku senang akhirnya Demokrat kembali ke pemerintahan usai dirinya resti dilantik.

Menurutnya, bukan hanya selama delapan bulan terakhir sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi saja Demokrat akan ada di pemerintahan.

Melainkan lima tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi, Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan.

"Dan insya Allah bukan hanya delapan bulan terakhir, tetapi lima tahun, 10 tahun berikutnya insya Allah Demokrat akan selalu berkontribusi untuk kemajuan negeri," tambah AHY.

Baca juga: AHY: Demokrat secara Resmi Hari Ini Kembali ke Pemerintahan