Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Masuk Kabinet, Tanda Jokowi "Lepas" dari PDI-P

Kompas.com - 22/02/2024, 08:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sembilan tahun mengambil peran oposisi atau berada di luar pemerintah, Partai Demokrat akhirnya masuk barisan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini ditandai dengan pelantikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2/2024).

Langkah Jokowi ini dinilai menjadi tanda bahwa ia sudah lepas dari bayang-bayang PDI Perjuangan dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri yang ditengarai menjadi pihak yang menolak masuknya Demokrat ke pemerintah.

Baca juga: Kursi Menteri untuk AHY, Syukur SBY, dan Keyakinan Jokowi...

"Penunjukan AHY sebagai menteri mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDI-P sebagai partainya. Ini efek hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayinto kepada Kompas.com, Rabu.

Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui memiliki sejarah ketidakakuran. 

Keputusan Jokowi memasukkan Demokrat ke kabinet pun diambil setelah hubungannya dengan PDI-P dan Megawati memburuk.

Jokowi dan Megawati tak pernah lagi muncul di publik secara berbarengan setelah penunjukan Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. 

Adi pun berpandangan, sikap Jokowi memasukkan AHY ke kabinet juga menunjukkan bahwa dirinya tak terikat siapa pun soal reshuffle.

Pelantikan AHY juga dianggap menandakan politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah sembilan tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet.

"Sepertinya Jokowi ingin tunjukkan bahwa Jokowi tak ada persoalan dengan AHY, Demokrat, dan SBY selama ini, beda dengan PDI-P," ujar Adi.

Baca juga: Moeldoko Jelaskan Alasan Tak Hadiri Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

Adi menambahkan, pelantikan AHY sebagai menteri juga dapat dipandang sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Apa pun judulnya, paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata dia.

Jokowi butuh "back up"

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai Jokowi membutuhkan back up atau bantuan karena hubungannya yang renggang dengan PDI-P.

Oleh karenanya, Jokowi pun dinilai menarik AHY masuk ke pemerintahannya.

"Masuknya Demokrat ke pemerintah itu sebagai back up politik bagi Jokowi karena saat ini PDI-P tak lagi dukung Jokowi, walaupun masih ada di kabinet," kata Ujang.

Menurut dia, Jokowi ke depannya juga akan berupaya mengamankan pemerintahannya hingga Oktober 2024.

Apalagi, belakangan ini ramai isu yang menyerang Jokowi di antaranya soal pemakzulan presiden.

"Kita tahu dan sama-sama tahu, banyak isu yang menyerang Jokowi, soal pemakzulan, soal hak angket kecurangan, itu bisa dihalau dan dibendung dengan memperkuat pertahanan dikoalisi pemerintah dan parlemen," ucap dia.


Baca juga: AHY dan Langkah Politik Jokowi untuk Memproteksi Pemerintahan

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat tidak memberikan jawaban ketika ditanya mengenai tanggapan PDI-P atas pelantikan AHY sebagai menteri.

Sementara itu, Jokowi juga tidak menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan apakah ia sudah berkomunikasi dengan PDI-P mengenai pelantikan AHY.

Ketika merespons pertanyaan wartawan, Jokowi malah membeberkan alasannya memilih AHY untuk menduduki kursi menteri ATR/BPN.

"Beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer, Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, Harvard University, di Webster Universty," kata Jokowi.

"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," ujar dia.

Baca juga: Kisah AHY dan Moeldoko, Sempat Berseteru Kini Satu Kubu

Sementara itu, AHY menegaskan bahwa Demokrat kini kembali menjadi partai pemerintah setelah sembilan tahun lebih mengambil peran oposisi, meski pemerintahan Jokowi tinggal delapan bulan lagi.

Namun, ia yakin Demokrat akan terus berada di pemerintahan karena dirinya sudah ditawari bergabung di pemerintahan berikutnnya oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Insya Allah bukan hanya delapan bulan terakhir, tetapi lima tahun, 10 tahun berikutnya insya Allah Demokrat akan selalu berkontribusi untuk kemajuan negeri," ucap AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Belajar dari 2020, Bawaslu Wanti-wanti Kepala Desa dan ASN Tak Berpihak pada Pilkada 2024

Nasional
Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Kejagung Bakal Tuntut Pelaku Judi Online dengan Hukuman Maksimal

Nasional
MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

MKD Didesak Pecat 82 Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Menakar Peluang Kerja Sama PKB dan PDI-P pada Pilkada Jakarta, Terbentuk Poros Ketiga?

Nasional
PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com