Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem

Kompas.com - 21/02/2024, 20:05 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai menjadi peringatan bagi partai lain yang tidak mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.

"Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi Partai Nasdem, PDI-P, dan PKB yang masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," kata Pengamat Politik, Karyono Wibowo saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Ditanya Strategi Berantas Mafia Tanah, AHY: Kita Yakinkan Semua Taat Hukum

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau me-reshuffle menteri dari PDI-P, Nasdem, dan PKB.

Namun, Karyono menambahkan, hal ini juga bergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil pilpres.

"Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ya bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan mereshufle menteri-menteri dari PDI-P, PKB, dan Nasdem," ujar dia.

Dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di Parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka.

"Kalau seandainya hak angket itu kemudian di dorong ke DPR oleh PDI-P kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle, me-reshuffle menteri-menteri dari PDI-P, PKB dan Nasdem," ucap dia.

Apalagi, Peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2.


"Sehingga jokowi juga ikut mengawal sampe Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata dia lagi.

Diketahui, pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dilakukan Presiden RI Jokowi di Istana Negara, tadi siang.

Adapun, AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto pada Rabu ini dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Baca juga: Cerita AHY, Ditelepon Pratikno Malam-malam hingga Jadi Menteri ATR/Kepala BPN

Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi cawapres peserta Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia.

Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo-Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com