Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah AHY dan Moeldoko, Sempat Berseteru Kini Satu Kubu

Kompas.com - 22/02/2024, 07:33 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) membuat komposisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menarik.

Sebab saat ini AHY berada dalam satu lingkaran bersama dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Keduanya mempunyai jejak pernah berseteru karena memperebutkan kepengurusan Partai Demokrat.

Moeldoko juga tidak hadir dalam pelantikan AHY dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) di Istana Negara pada Rabu (21/8/2024) kemarin.

Baca juga: Moeldoko Jelaskan Alasan Tak Hadiri Pelantikan AHY Jadi Menteri Jokowi

Dalam unggahan di media sosial Instagram melalui akun @dr_moeldoko, Moeldoko beralasan dia berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas negara di luar negeri.

"Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini. Saya sedang menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara. Saya memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik," ujar Moeldoko dalam unggahannya.

Mantan Panglima TNI itu pun menyampaikan ucapan selamat kepada AHY dan Hadi yang telah dilantik oleh Presiden.

"Saya ucapkan juga selamat kepada Pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh Presiden @jokowi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju," kata Moeldoko.

Baca juga: AHY Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Butuh Demokrat Agar Soft Landing

"Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai Kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka," ucap dia.

Jejak konflik antara AHY dan Moeldoko bermula sejak Maret 2021. Ketika itu sebuah faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Jhoni Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Kandidat yang bersaing saat itu adalah Moeldoko yang dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, sampai Aceh.

Selain itu, politikus Marzuki Alie yang dicalonkan DPD Demokrat Nusa Tenggara Barat juga bersaing dengan Moeldoko. Yang keluar sebagai pemenang melalui pemungutan suara adalah Moeldoko.

Baca juga: SBY Bersyukur AHY Masuk Kabinet Jokowi


Sedangkan AHY ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, 14 Maret 2020. Dia merespons hasil KLB itu pada 5 Maret 2021 dan menyebutnya tidak sah serta inkonstitusional.

Akan tetapi, kubu Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko tetap mendaftarkan kepengurusan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM pada 15 Maret 2021.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Senin (15/1/2024).Kompas.com/ Dian Erika Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Bina Graha, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Pada saat itu Moeldoko sudah menjabat sebagai Kepala KSP. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun seolah membiarkan Moeldoko bersengketa dengan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com