Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY dan Langkah Politik Jokowi Memproteksi Pemerintahan

Kompas.com - 22/02/2024, 07:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum Partai Demokrat itu dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Di hari yang sama, Hadi dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri.  

Pelantikan disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, dan pembacaan sumpah dipandu oleh Jokowi.

Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa (20/2/2024). Dia dan Hadi dikabarkan akan dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet.

Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir.

Selain itu, dipilihnya AHY juga jadi kado buat Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Tak ragu pilih AHY

Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam sembilan tahun terakhir, Jokowi mengaku tidak ragu mengangkat AHY jadi Menteri ATR.

AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Mantan Wali Kota Solo ini pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY.

Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari tiga universitas bergengsi di luar negeri.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," kata Jokowi usai pelantikan, Rabu.

Baca juga: Jokowi Mengaku Tidak Ragu Angkat AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya

Sementara, AHY mengaku senang akhirnya Demokrat kembali ke pemerintahan usai dirinya resti dilantik.

Menurutnya, bukan hanya selama delapan bulan terakhir sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi saja Demokrat akan ada di pemerintahan.

Melainkan lima tahun pemerintahan selanjutnya dan 10 tahun lagi, Partai Demokrat berharap masih ada di pemerintahan.

"Dan insya Allah bukan hanya delapan bulan terakhir, tetapi lima tahun, 10 tahun berikutnya insya Allah Demokrat akan selalu berkontribusi untuk kemajuan negeri," tambah AHY.

Baca juga: AHY: Demokrat secara Resmi Hari Ini Kembali ke Pemerintahan

Halaman:


Terkini Lainnya

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com