Kemenpan-RB Pandu Akselerasi Reformasi Birokrasi Kepada 145 Pemda

Didasarkan dari hasil evaluasi Kemenpan-RB

Empat hal yang menjadi arahan Erwan didasarkan pada temuan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB pada 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi RB 2023, baru 270 kabupaten/kota atau 53,15 persen yang memperoleh predikat RB minimal B.

Baca juga: Lihat Langsung Transformasi Budaya Kerja Kemenkes, Menpan-RB: Jadi Inspirasi di IKN

“Salah satu hal yang menyebabkan nilai RB tidak maksimal adalah minimnya komitmen pemda terhadap implementasi RB Tematik. Padahal RB Tematik ini sangat penting, karena jika dikerjakan dengan baik, hasilnya langsung berdampak ke masyarakat,” ucap Erwan.

Kemudian hasil evaluasi SAKIP di tahun 2023 menunjukkan masih terdapat 22,9 persen pemda dengan predikat di bawah B.

Kemenpan-RB akan mengawal sejumlah pemda tersebut agar dapat mengejar ketertinggalannya.

Catatan evaluasi hasil SAKIP masih menemukan sasaran pemda yang belum berorientasi hasil serta program dan kegiatan yang belum fokus dan tepat sasaran.

Baca juga: 3 Siswi Indramayu Tewas Tenggelam Saat Kegiatan Pramuka, 6 Saksi Diperiksa

Kemudian masih adanya mental silo antar-perangkat daerah yang menyebabkan sharing outcome belum berjalan baik, serta kurang intensifnya keterlibatan pimpinan dalam mengawal pelaksanaan SAKIP.

Terkait dengan ZI, selama lima tahun terakhir telah menghasilkan 1.823 unit kerja WBK dan 229 unit kerja WBBM dari 97 pemda atau 17,76 persen. Sedangkan, sebanyak 449 pemda atau 82,23 persen belum memiliki ZI.

“Semoga kegiatan akselerasi pada hari ini mampu mendorong komitmen pemda dalam menyukseskan implementasi RB, SAKIP, dan ZI sehingga hasilnya memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara,” jelas Erwan.

Pernyataan komitmen dari 10 perwakilan pemda

Akselerasi penguatan RB, SAKIP, dan ZI juga ditandai dengan pernyataan komitmen dari 10 perwakilan pemda secara simbolis.

Adapun perwakilan tersebut berasal dari Kabupaten Kaur, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Manokwari.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Zamzami Baharuddin. Ia memberikan materi terkait Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Pemda.

Baca juga: Perekonomian Sulawesi Tumbuh 6,44 Persen, Airlangga Minta Pemda Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Materi tersebut terkait dengan akuntabilitas kinerja pada pembangunan daerah yang dilihat dari perencanaan berbasis hasil, sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan pembangunan daerah, serta pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Kemudian acara tersebut juga menghadirkan Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Syaiful Garyadi dengan materi Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Peningkatan Implementasi SAKIP.

Materi tersebut menjelaskan terkait RB dan SAKIP yang merupakan program nasional yang harus diselesaikan bersama-sama oleh instansi pemerintah sehingga perlu adanya kolaborasi dan sinergi.

Baca juga: Terbuka Potensi Sinergi Pengarusutamaan Isu Gender dan Hak Anak

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diskusi panel terkait strategi akselerasi pelaksanaan kebijakan SAKIP, RB, dan ZI.

Selain itu, terdapat pula sosialisasi kebijakan Kemenpan-RB dalam bidang Pelayanan Publik, SDM Aparatur, serta Kelembagaan dan Tata Laksana secara umum serta yang terkait dengan implementasi SAKIP, RB, dan ZI.