Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Diprediksi Tak Menolak jika Ditawari Masuk Pemerintahan Prabowo

Kompas.com - 21/02/2024, 09:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menolak jika ditawari masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

"Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau ditawarkan oleh Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi khusus PKS, tergantung diajak atau tidak," kata Hanta dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Hanta mengakui bahwa PKS merupakan partai politik yang punya genetik dan kemampuan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Dibanding PKS, Pengamat Nilai PDI-P Lebih Mungkin Jadi Oposisi jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Hal itu terlihat ketika PKS konsisten 10 tahun berada di luar pemerintahan selama dua periode kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, Hanta menilai situasi yang dialami PKS saat ini berbeda dengan 2014 dan 2019 ketika presiden yang terpilih adalah Jokowi.


Hanta mengatakan, PKS memang tidak punya hubungan kuat atau chemistry dengan Jokowi maupun PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Jokowi.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo karena PKS masuk dalam barisan partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Prabowo dengan PKS itu pernah bersatu, koalisi paling tidak, berkoalisi 2 kali pilpres dan Pak Prabowo dulu sekutunya, bukan hanya koalisi, artinya ada potensi PKS," kata Hanta.

Baca juga: PDI-P Sudah Bicara Jadi Oposisi, PKS Belum Tentukan Langkah Politik

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memerintahkan agar merangkul semua kalangan, termasuk yang tidak mendukungnya pada Pilpres 2024.

Muzani pun mengakui bahwa pihaknya membangun komunikasi dengan kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin, partai politik, dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," kata Muzani, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, PKS: Kami Kaji Dulu

Sementara itu, PKS yang masuk dalam barisan pendukung Anies-Muhaimin mengaku belum menentukan langkah politik, apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah.

Juru Bicara PKS M Kholid menyatakan, partainya masih fokus untuk mengamankan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena perhitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat,” kata Kholid pada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com