Dibanding PKS, Pengamat Nilai PDI-P Lebih Mungkin Jadi Oposisi jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai PDI-P yang lebih memungkinkan menjadi oposisi pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ketimbang Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal ini disampaikan usai ditanya kemungkinan PDI-P dan PKS bersatu sebagai oposisi atau kubu di luar pemerintahan apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi menang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Dari sisi struktur kekuasaan politik yang ada saat ini, hanya PDI-P yang memungkinkan untuk berada di luar kekuasaan," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Namun, Dedi mengatakan bahwa sikap politik PDI-P itu akan ditentukan oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Menurut Dedi, Megawati memiliki banyak alasan untuk membawa gerbong partainya menjadi oposisi pemerintahan kelak.

"Megawati punya banyak alasan untuk beroposisi, mulai dari hubungan buruknya dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Prabowo hingga Jokowi," ujarnya.

Hal itu dinilai berbanding terbalik dengan PKS yang tidak memiliki masalah dengan Partai Gerindra dan Prabowo.

Bahkan, Dedi mengatakan, PKS selama ini cukup dekat dengan Gerindra maupun Prabowo.

Kendati demikian, menurut dia, satu hal yang masih mungkin membuat PKS menjadi oposisi, yakni jarak dengan Presiden Jokowi.

"Karena bagaimanapun, Jokowi masih tetap akan berkuasa melalui Gibran, meskipun sebatas cawapres yang dalam undang-undang tidak miliki kewenangan eksekutif," kata Dedi.

Baca juga: Megawati Kritik Pemerintah hingga Singgung Orde Baru, Pengamat: PDI-P Perankan Oposisi

Dia juga memprediksi Jokowi bisa saja membuat kewenangan eksekutif untuk Gibran sebagai wakil presiden.

Hal tersebut, menurut Dedi, merupakan bagian dari lobi politik Jokowi ke Prabowo sebagai presiden yang dimenangkan olehnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya siap menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan.

Baca juga: Posisi PKS Terkait Pemerintahan Akan Diputuskan Majelis Syuro Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu

Dalam pandangannya, tugas menjadi oposisi tak kalah terhormat karena turut meningkatkan demokrasi, seperti ketika pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto pada 15 Februari 2024.

Sementara itu, Juru Bicara PKS M Kholid menyatakan partainya belum menentukan langkah politik apakah bakal menjadi koalisi atau oposisi dalam pemerintahan 2024-2029.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus untuk mengamankan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Baca juga: Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi