Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Temui Jokowi, Anies Yakin Sikap Politik Nasdem Tak Berubah

Kompas.com - 20/02/2024, 08:30 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan, tak ada perubahan sikap dari Partai Nasdem selaku pengusungnya meskipun Surya Paloh bertemu Jokowi. 

"Saya tidak melihat ada perubahan sikap, sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan. Dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran apa pun," kata Anies seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (20/2/2024).

Anies juga menyebut sudah diberitahukan Surya Paloh terkait pertemuan itu.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Penyambung Lidah atau Manuver Redam Bibit Oposisi?

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menganggap, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh adalah hal yang biasa dalam dunia politik.

"Ya selalu komunikasi, dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali tidak ada, dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja," imbuh dia.

Meski telah berkomunikasi dengan Surya Paloh, Anies tidak membeberkan topik pembicaraan dengan Jokowi itu.

"Kalau itu (membahas apa) tanyakan langsung," tandasnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan Surya Paloh merapat ke Istana Merdeka guna menemui Presiden Jokowi.


Menurut Sahroni, ketua umum partainya itu dipanggil sang presiden. "Dipanggil Pak Presiden," kata Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/2/2024).

Adapun, Jokowi dinilai condong mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara, Nasdem mengusung Anies dan Muhaimin bersama PKB dan PKS.

Baca juga: Setelah Surya Paloh Temui Jokowi di Istana...

Dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo-Gibran unggul, mengacu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Sementara, Anies-Muhaimin berada di urutan kedua dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi ketiga.

Belakangan, muncul isu bahwa pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar- Mahfud akan membentuk tim dan menggugat kecurangan pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com