Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemerintahan Mendatang Hasil Pemilu

Kompas.com - 20/02/2024, 07:40 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan siapapun calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, mengawasi jalannya pemerintahan adalah tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat.

"Kita sudah sepakat sistemnya siapa yang milih paling banyak. Mari kita kontrol besok ke depan. Siapa yang terpilih pun adalah kita berkewajiban untuk mengawasinya," kata Cholil dalam jumpa pers di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Senin (19/2/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Cholil Nafis mengatakan, pelaksanaan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Gugurnya Puluhan Petugas Pemilu, Kerja Berat Para Pejuang Demokrasi

Kesuksesan pergantian kepemimpinan, menurut dia, juga tanggung jawab masyarakat.

"Ini bukan hanya kerjaannya KPU, ini yang benar bukan hanya karena bawaslu, tapi karena keterlibatan kita semua. Karena yang milih kita, yang dipilih adalah dari antara kita," ujar Cholil Nafis.

Cholil Nafis menyampaikan, pemilihan umum adalah sarana untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara.

Dia mengajak semua kalangan turut berpartisipasi dalam memastikan jalannya pemerintahan yang lahir dari Pemilu 2024 sesuai dengan kehendak rakyat dan aturan yang dibuat.

Baca juga: Ketua KPPS TPS 121 Sunter Meninggal Dunia, Diduga Kelelahan Usai Pemilu 2024

"Jadi, pemilu itu bukan tujuan, itu adalah wasilah saja. Jangan sampai kita setiap hari hanya mikir, Pemilu belum selesai, sudah mikir pemilu yang akan datang. Ada yang sekarang ini kita kalah sekarang, tapi siapkan 5 tahun yang akan datang," tutur Cholil Nafis.


Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara memperoleh 58,62 persen suara.

Perolehan suara Prabowo-Gibran mengacu pada penghitungan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (20/2/2024) pukul 06.00 WIB.

Menurut data Sirekap, Prabowo-Gibran memperoleh 56,929,049 suara.

Baca juga: KPU Klarifikasi Isu Rekapitulasi Suara Pemilu Dihentikan di Kecamatan

Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,27 persen atau 23,568,187 suara.

Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 17,11 persen atau 16,619,625 suara.

Perolehan suara tersebut diperoleh dari data yang masuk sebesar 72,03 persen, mencakup 592,941 dari total 823,236 tempat pemungutan suara (TPS).

KPU menyatakan data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

Baca juga: Ganjar Dorong Partai Pengusung Anies-Muhaimin Gulirkan Hak Angket di DPR, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara pada setiap tingkatan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada 20 Maret 2024.

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com