Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Jadi Jembatan Usai Bertemu Surya Paloh, PDI-P Singgung Demokrasi di Bawah Intervensi Kekuasaan

Kompas.com - 20/02/2024, 05:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berpandangan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini berada di bawah intervensi kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hanya menjadi penghubung atau jembatan terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Awalnya, Hasto mengingatkan bahwa proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai. Bersamaan dengan itu, dia mengajak semua pihak tidak menutup mata terhadap berbagai indikasi kecurangan dalam pemilu.

"Kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam Dirty Vote, demokrasi kita itu turun ke titik nadir itu menjadi perhatian kita bersama," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Hasto mengatakan, jika persoalan demokrasi belum diselesaikan, maka akan berpengaruh pada masa depan bangsa.

Kemudian, dia berpendapat bahwa demokrasi yang ada saat ini, justru di bawah intervensi dari penguasa.

"Ini menyangkut masalah masa depan kita bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa," ujarnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga blak-blakan mencontohkan hal yang dianggapnya sebagai intervensi penguasa pada proses Pemilu 2024.

Menurut Hasto, intervensi ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat negara.

"Di mana, misalnya, mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah, banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukan polanya," kata Hasto.

Baca juga: Surya Paloh Temui Jokowi, Sudirman Said Sebut Tiga Parpol Setia di Jalur Perubahan

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Surya Paloh hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal.

Hal ini dikatakan Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin.

"Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi.

Sementara terkait urusan politik, menurut Jokowi, diserahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Dia hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

"Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pertemuan dengan Surya Paloh adalah pertemuan politik biasa.

Baca juga: Ingin Jembatani Komunikasi Semua Tokoh Politik, Jokowi Khawatir soal Kekuasaan Pasca-Pilpres?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com