Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir Ungkap Bantuan Beras Pemerintah Gunakan Data P3KE, Bukan Kemensos

Kompas.com - 19/02/2024, 19:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kemenko PMK untuk menyalurkan bantuan beras cadangan pangan, bukan data Kementerian Sosial.

Muhadjir beralasan, data P3KE digunakan karena cakupan penerimanya lebih luas dibandingkan menggunakan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Kenapa menggunakan data P3KE, karena cakupannya diperluas dan data yang P3KE itu sudah ada desilnya, sampai desil 40, sehingga cakupannya mencapai 22.400.000 KK," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Harap Pilpres Satu Putaran, Menko PMK: Rp 40 Triliun Diberikan Beras, Wartawan 1 Tahun Tak Belanja

Muhadjir menuturkan, dengan demikian, jumlah keluarga penerimaan manfaat pun semakin luas cakupannya, tidak hanya mereka yang miskin dan miskin ekstrem, tapi juga termasuk yang setengah miskin dan hampir miskin.

Menurut dia, hal ini penting agar dampak kenaikan harga pangan dapat diantisipasi pada lebih banyak lapisan kelompok masyarakat.

"Kalau bahan pangan ini naik, itu yang paling terdampak adalah masyarakat bawah dan kita perluas cakupannya sampai kepada yang berkategori paling tidak yang setengah miskin," ujar Muhadjir.

Baca juga: Beras Mahal, Harga Makanan di Warung Nasi Nung Tidak Berubah

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bantuan pangan beras atau bansos beras tidak ada di negara lain.

Indonesia justru memberikan bansos beras sebesar 10 kilogram kepada masyarakat kategori tertentu saat dunia mengalami krisis pangan.

Hal ini dikatakannya saat membagikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (16/2/2024).

"Di seluruh dunia saat ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras juga naik. Tetapi di negara kita, beras kita bantu dengan diberikan 10 kilogram," kata Jokowi saat memberikan arahan di Gudang Bulog tersebut, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com