Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal, Mendagri Minta Dukcapil Percepat Surat Kematian

Kompas.com - 19/02/2024, 19:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah meminta agar jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) mempercepat penerbitan surat kematian untuk para petugas pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tutup usia.

Pasalnya, santunan kematian untuk para petugas pemilu yang gugur membutuhkan proses verifikasi, salah satunya berkas administrasi seperti surat kematian.

"Dukcapil ini tadi kami sampaikan kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Dukcapil untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas, surat kematian misalnya, jangan dipersulit, dipermudah," kata Tito Karnavian dalam jumpa pers, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Menkes Minta KPPS Dites Kesehatan Sebelum Daftar agar Tak Ada yang Meninggal pada Pemilu 2029

Dia juga mengaku telah menyampaikan kepada kepala daerah agar memberi atensi dan bantuan terhadap para petugas pemilu yang tutup usia karena menjalankan tugas pada Pemilu 2024, maupun keluarga yang ditinggalkan.

"Meskipun ada negara hadir, dengan adanya santunan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang 36 juta, kemudian ada juga dari BPJS, tapi saya juga mengimbau seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita, apa pun bantuannya," ujar Tito.

"Mulai dari mungkin pemakaman, rumah duka, atau mungkin ada keluarga yang punya anak masih kecil perlu sekolah, dan lain sebagainya. Saya mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan kepemiluan baik jajaran KPU, maupun pengawas Bawaslu, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait," katanya lagi.

Hingga data terakhir per 18 Februari 2024, jumlah petugas pemilu yang wafat mencapai 71 orang dari sisi KPU, dan 13 orang dari sisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari jumlah itu, baru empat orang petugas pemilu dari sisi KPU yang mendapatkan santunan kematian sebesar Rp 36 juta dari pemerintah.

Baca juga: Menkes Sebut Ratusan Ribu Petugas Pemilu Idap Penyakit Risiko Tinggi, Baru Ketahuan Usai Bertugas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com