Muhadjir Ungkap Bantuan Beras Pemerintah Gunakan Data P3KE, Bukan Kemensos

Muhadjir beralasan, data P3KE digunakan karena cakupan penerimanya lebih luas dibandingkan menggunakan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Kenapa menggunakan data P3KE, karena cakupannya diperluas dan data yang P3KE itu sudah ada desilnya, sampai desil 40, sehingga cakupannya mencapai 22.400.000 KK," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir menuturkan, dengan demikian, jumlah keluarga penerimaan manfaat pun semakin luas cakupannya, tidak hanya mereka yang miskin dan miskin ekstrem, tapi juga termasuk yang setengah miskin dan hampir miskin.

Menurut dia, hal ini penting agar dampak kenaikan harga pangan dapat diantisipasi pada lebih banyak lapisan kelompok masyarakat.

"Kalau bahan pangan ini naik, itu yang paling terdampak adalah masyarakat bawah dan kita perluas cakupannya sampai kepada yang berkategori paling tidak yang setengah miskin," ujar Muhadjir.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bantuan pangan beras atau bansos beras tidak ada di negara lain.

Indonesia justru memberikan bansos beras sebesar 10 kilogram kepada masyarakat kategori tertentu saat dunia mengalami krisis pangan.

"Di seluruh dunia saat ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras juga naik. Tetapi di negara kita, beras kita bantu dengan diberikan 10 kilogram," kata Jokowi saat memberikan arahan di Gudang Bulog tersebut, Jumat.