Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Pilpres Satu Putaran, Menko PMK: Rp 40 Triliun Diberikan Beras, Wartawan 1 Tahun Tak Belanja

Kompas.com - 19/02/2024, 17:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kembali menyatakan harapannya agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dapat berlangsung satu putaran.

Muhadjir menyebutkan, anggaran Rp 40 triliun yang disiapkan untuk putaran kedua pilpres dapat dibelanjakan untuk kebutuhan lain bila pilpres berlangsung satu putaran.

"Kalau bisa satu putaran cukup lah sehingga Rp 40 triliun itu cukup besar, jadi kalau diberikan beras, mungkin wartawan seluruh Indonesia bisa satu tahun enggak perlu belanja itu," kata Muhadir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Muhadjir menuturkan, pemerintah sesungguhnya siap melaksanakan pilpres sebanyak dua putaran karena anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga pun sudah ditandai oleh Kementerian Keuangan.

Baca juga: Prabowo-Gibran Hampir Dipastikan Menang Pemilu Satu Putaran, Guru Besar UI: Kali Ini Pilpres Rasa Petahana

Namun, menurut dia, akan lebih baik apabila tidak ada perubahan anggaran sehingga pilpres cukup berlangsung satu putaran.

"Memang biasanya nanti akan ada data APBN-Perubahan kan, ya memang, tapi kan daripada begitu kan lebih baik enggak berubah lah," ujar Muhadjir.

Dia melanjutkan, pilpres satu putaran juga dapat mengurangi risiko kekacauan sosial di samping risiko anggaran di atas.

"Kemudian juga iklim investasi juga munkin lebih kondusif dibanding seandainya harus ada putaran kedua dan seterusnya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Namun demikian, Muhadjir menekankan bahwa ia tetap menghormati proses pemilu yang berjalan.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

"Kita tunggu saja sampai pengumuman KPU, kan yang menjadi rujukan kan bukan quick count, bukan survei, tetapi nanti pada saat di mana KPU memngumumkan secara resmi," kata Muhadjir.

"Di dalam proses menuju ke sana, kalau ada masalah, ada tuduhan kecurangan, ada macam-macam itu silakan ada prosesnya kan, dan yang terkahir nanti MK kan. Jadi itu sajalah ikuti aturan," ujar dia.

Sebelumnya, Muhadjir mengakui bahwa dirinya berharap agar Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran.

Menurut dia, ada pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi yang membuatnya berpendapat bahwa pilpres sebaiknya hanya satu putaran.

"Kalau satu putaran saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran. Kemudian pasti kalau nanti terjadi peningkatan tensi apalagi seperti kondisi yang tidak kita harapkan pasti masalah investasi kita akan terkendala," kata Muhadjir, Rabu (7/2/2024), seminggu sebelum pemilu.

"Dan kalau sudah investasi terkendala dampak buruknya berantai kan gitu, ada collateral damage-nya pada pengangguran, kemiskinan jadi efeknya. Dan itulah yang kita hindari gitu. Saya kira itu kenapa saya kemarin melontarkan dan saya tahu itu banyak yang mengomentari di medsos (media sosial) saya baca," ujar dia lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com