Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lanjutkan Penyaluran Bantuan Gagal Panen, Ada Usulan Angkanya Naik

Kompas.com - 19/02/2024, 18:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen pada 2023.

Muhadjir menyatakan, penyaluran bantuan ini dilanjutkan karena belum semua petani yang terdampak gagal panen menerima bantuan.

"Kita tadi memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada petani, RTM (rapat tingkat menteri) ini tadi telah memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan," kata Muhadjir seusai RTM di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Jokowi Serahkan Bantuan Gagal Panen di Grobogan, Minta Petani Segera Tanam Padi

Muhadjir mengatakan, jumlah bantuan yang diberikan masih sama seperti sebelumnya, yakni Rp 8 juta per hektar.

Ia menyebutkan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyediakan dana sedikitnya Rp 200 miliar untuk disalurkan sebagai bantuan.

Adapun jumlah lahan pertanian yang gagal panen selama 2023 lalu mencapai 50.469 hektar yagn tersebar di 20 provinsi.


Muhadjir mengatakan, pemerintah juga berencana agar penyaluran bantuan ini dialihkan ke PT Asuransi Jasa Indonesia dengan cakupan yang diperluas menjadi 1 juta hektar.

Ia menyebutkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengusulkan agar angka bantuan yang diterima dapat bertambah menjadi Rp 10 juta per hektar.

"Dan tidak hanya sebatas pada puso karena banjir, tapi juga karena kekeringan maupun karena hama. Preminya Rp 10 juta per hektar yang diusulkan oleh Pak Menteri Pertanian, nanti tentu saja akan kita bahasa lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita," kata Muhadjir.

Baca juga: Erupsi Marapi Bikin Gagal Panen, Petani Tanah Datar Bakal Terima BLT

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan bantuan stimulan kepada petani gagal panen di GOR Bung Karno, Grobogan, Jawa Tengah, 23 Januari 2024 lalu.

Saat itu, Jokowi meminta agar bantuan tersebut dapat segera diterima oleh petani supaya mereka bisa menanam padi.

"Moga-moga dalam waktu yang sangat dekat, realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen," kata Jokowi saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com