Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Unggul di "Quick Count", Pengamat: Basis Pendukung Ganjar Bermigrasi

Kompas.com - 15/02/2024, 15:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, basis pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ramai-ramai bermigrasi ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ini terbukti dari tingginya perolehan suara Prabowo-Gibran menurut hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga, jauh mengungguli suara Ganjar-Mahfud.

“Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan kubu nomor urut 2 ini dipicu oleh hancurnya soliditas basis pemilih loyal paslon nomor urut 3 yang betul-betul tergerus dan bermigrasi ke kubu 2,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Jika dihitung dari perolehan suara Pemilu Legislatif 2019, partai pengusung Ganjar-Mahfud, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memiliki bekal suara hampir 24 persen.

Angka itu dihitung dari perolehan suara PDI-P sebesar 19,33 persen dan PPP sebanyak 4,52 persen pada Pemilu 2019. 

Baca juga: Kemenangan Prabowo-Gibran: Efek Jokowi Versus Perubahan?

Sementara, menurut hasil quick count, perolehan suara Ganjar-Mahfud berada di kisaran 16 persen. Artinya, ada sekitar 8 persen suara basis pendukung PDI-P dan PPP yang tak memilih pasangan nomor urut 3 tersebut.

“Artinya, terjadi split ticket voting yang cukup fatal di kubu 03. Bahkan split ticket voting itu terjadi di basis-basis kendang utama banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya,” ujar Umam.

Merujuk hasil quick count, kata Umam, dapat dipastikan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran.

Menghadapi situasi ini, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar-Mahfud hanya punya dua pilihan, yaitu menerima dengan legawa, atau melakukan perlawanan.

Jika kedua kubu melawan, maka, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud harus mampu membuktikan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Artinya, kedua pihak harus dapat menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala masif serta sistematis.

“Jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran unggul dalam quick count sejumlah lembaga. Menurut quick count Litbang Kompas, misalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu mencapai 58,51 persen per Kamis (15/2/2024) pukul 15.20 WIB.

Sementara, Anies-Muhaimin mendulang 25,29 persen suara, sedangkan Ganjar-Mahfud mendapat 16,19 persen suara.

Baca juga: Quick Count Litbang Kompas, Prabowo-Gibran Unggul di Hampir Seluruh Provinsi

Adapun quick count Litbang Kompas ini menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen. Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas.

Hasil quick count bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukn paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com