Kemenangan Prabowo-Gibran: Efek Jokowi Versus Perubahan?

SALAH satu pesta demokrasi terbesar di dunia sudah selesai digelar kemarin (14/2/2024). Indonesia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia, sukses menyelenggarakan pemilu dengan damai.

Hasilnya pun sudah mulai terbaca. Berdasarkan hasil hitung cepat semua lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meraih suara di atas 50 persen. Itu berarti mereka menang mutlak dan pemilu hanya berlangsung satu putaran.

Menurut saya, apa pun hasil Pemilu itu, kita harus menerima itu sebagai kehendak rakyat. Begitulah adanya, mungkin terasa pahit bagi sebagian warga Negara, tetapi begitulah cara merawat demokrasi.

Saya tak mengesampingkan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dianggap kurang sehat, seperti dugaan pengerahan aparat (ASN hingga kades) di masa kampanye, guyuran bansos, proses teknis hari-H yang membuat banyak warga Negara tak bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bebas, hingga perbedaan data unggah Sirekap dengan formulir C-1 yang sedang ramai di medsos, itu jadi catatan untuk dipersoalkan lewat proses pembuktian.

Kemenangan Prabowo-Gibran menegaskan kehendak mayoritas rakyat yang ingin keberlanjutan ketimbang perubahan. Tentu saja, ini memunggungi harapan sebagian orang, terutama kelas menengah dan kaum pro-demokrasi, yang menghendaki perubahan.

Bagaimana menjelaskan kemenangan Prabowo-Gibram? Mengapa arus politik perubahan belum cukup kuat untuk meraih kemenangan elektoral?

Faktor Jokowi

Saya kira, faktor terbesar yang menyumbang kemenangan Prabowo-Gibran adalah Jokowi. Mayoritas rakyat kita masih menghendaki jalan pembangunan ala Jokowi: infrastruktur fisik, pengendalian inflasi, dan bansos.

Proyek pembangunan infrastruktur Jokowi menjadi “success story” yang memikat banyak pemilih. Begitu juga pengendalian inflasi: Inflasi tahunan Indonesia turun dari 8,36 persen pada 2014 menjadi hanya rata 3 persen sepanjang 2015-2021.

Angka terendah dalam sejarah. Dan jika terjadi sedikit gejolak ekonomi, bansos menjadi jaring penyelamatnya.

Dan jika ada waktu menengok riset, ada banyak yang menunjukkan kaitan situasi ekonomi dengan approval rating (Henry c. Kenski, 1977; Kristen R. Monroe, 1978, George Edwards, 1985).

Bagi mayoritas rakyat, itu lebih penting bagi kehidupan mereka ketimbang isu HAM dan demokrasi.

Di sisi lain, janji perubahan masih abstrak. Ada banyak hal bagus yang ditawarkan perubahan: pembangunan bottom-up, penguatan demokrasi, perlindungan bagi perempuan, penghormatan terhadap lingkungan, perbaikan kualitas layanan publik, dll.

Namun, janji itu hanya menarik bagi sebagian besar kelas menengah yang memang dikategorikan oleh ekonom Chatib Basri sebagai “pengeluh profesional” (professional complainer).

Pengeluh profesional ini sudah selesai dengan persoalan kebutuhan dasar, sehingga tuntutan mereka sudah melompat pada kualitas: pemerintahan bersih, demokrasi partisipatif, pelayanan publik inklusif, kesetaraan upah berdasarkan gender, dan lain-lain.

Faktor kedua yang menyumbang pada kemenangan Prabowo-Gibran adalah absennya oposisi selama satu dekade pemerintahan Jokowi.