Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Saya Demokrat Sejati, Kami Akan Menghormati Hasil Pemilu dari Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 15/02/2024, 15:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan akan menghormati hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 jika hasilnya murni dari aspirasi rakyat.

Hal ini disampaikan Anies usai hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga menunjukkan keunggulan bagi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Anies mengaku sebagai seorang demokrat atau penganut paham demokrasi sejati yang tidak akan menyangkal aspirasi yang datang dari rakyat.

"Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati, kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat," katanya saat konferensi pers di Markas Timnas Anies-Muhaimin, Rabu (14/2/2024) malam.

"Karena itu kemauan rakyat dan kita harus menghormati kemauaun rakyat, kita harus menghargai keputusan rakyat, ini komitmen kita," sambung Anies.

Baca juga: Merespons Hasil Quick Count Sementara: Prabowo Optimis Menang, Anies dan Ganjar Belum Menyerah

Oleh sebab itu, Anies menekankan agar semua pihak menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan, tetapi menuntaskan perhitungan," imbuh dia.

Anies juga meminta semua pihak untuk memantau terus penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

Dia berterima kasih kepada semua pihak yang turut mengawal penghitungan secara manual termasuk relawan dan simpatisannya.

"Terima kasih kepada para pejuang perubahan yang hari ini menggalang menjangkau dan menjalankan semua," pungkas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com