Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pangan Polri Pastikan Ketersediaan Beras Masih Cukup

Kompas.com - 15/02/2024, 14:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo bersama menteri terkait lain di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Jokowi Pastikan Harga Beras Mulai Turun Dua Minggu ke Depan

"Pagi ini, pagi-pagi sekali Pak Presiden mengundang beberapa menteri terkait. Hal yang dibahas pagi ini adalah mengenai isu perberasan nasional, jadi sekali lagi perintahnya adalah banjiri pasar," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.

Adapun untuk membanjiri pasar, ia diminta Presiden untuk mendistribusikan stok beras yang disimpan di gudang Bulog ke pasar.

Kemudian, memastikan bongkar muat beras dari pelabuhan langsung terdistribusi ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Dirut Bulog dan Menteri BUMN akan mengunjungi pasar induk tersebut untuk memastikan bongkar muat.

Baca juga: Jokowi Ungkap Sebab Beras Langka: Distribusi Terganggu karena Banjir

Nantinya, kata dia, beras-beras di pasar induk harus didistribusikan ke pasar modern dan pasar tradisional.

Sejauh ini, kata Arief, stok beras di pasar induk cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar 34.000 ton.

"Ini sekarang tugas kami semua untuk memastikan sampai ke outlet baik di pasar modern maupun tradisional. Izinkan waktu untuk persiapkan ini semua segera," jelas Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com