Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Bansos Beras Tak Terkait dengan Kelangkaan Beras di Pasaran

Kompas.com - 15/02/2024, 12:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dugaan soal kelangkaan stok beras di pasaran ada hubungannya dengan bantuan sosial (bansos) beras pangan untuk masyarakat.

Menurut Jokowi, bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan.

"Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali karena justru ini yang bisa mengendalikan," ujar Jokowi usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis (15/2/2024).

"Karena suplainya lewat bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik," katanya lagi menjelaskan.

Baca juga: Jokowi: Jangan Teriak-teriak Pemilu Curang, kalau Ada Bukti Bawa ke Bawaslu dan MK

Menurut Jokowi, jika tidak ada bansos beras pangan justru harga beras bakal lebih meningkat.

Jokowi lantas menyinggung rumus permintaan dan ketersediaan barang.

"Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga membantah bantuan pangan beras pemerintah yang dibagikan Presiden Jokowi jelang pemilu membebani suplai beras ke pasar.

Menurut dia, bantuan pangan yang disalurkan tidak ada kaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga beras yang terjadi saat ini.

Baca juga: Ditanya soal Stok Beras Langka, Jokowi Langsung Ajak Wartawan Cek ke Cipinang

Sebaliknya, Arief mengatakan, bantuan pangan tersebut merupakan bukti negara hadir pada masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau bansos itu enggak ada kaitannya sama harga, tapi ini memang negara hadir. (Bantuan pangan) itu bukan bansos, tapi bantuan pangan, saya koreksi ya," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Februari 2024.

Diberitakan sebelumnya, produk beras premium di beberapa peritel modern di sejumlah daerah mulai kosong sejak beberapa hari terakhir.

Misalnya di Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan pantauan Kompas.com pada Jumat (9/2/2024) lalu, di salah satu gerai toko serba ada wilayah tersebut pada bagian rak beras hanya tersedia beras merah.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sudah buka suara terkait penyebab kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut.

Baca juga: Soal Beras Langka, Anggota DPR: Pemerintah Terlalu Asik dengan Urusan Politik Kekuasaan

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, mundurnya musim tanam dan panen menjadi salah satu penyebab utama pasokan beras menurun sehingga harganya naik.

"Jadi kenaikan harga beras sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam," ujar Haryo, kepada Kompas.com pada Selasa, 13 Februari 2024.

Dia menyebutkan, pada periode Januari hingga Maret 2024, produksi beras diproyeksi mencapai sekitar 5,8 juta ton, turun 37 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, pasokan beras juga menurun disebabkan oleh terganggunya pengadaan beras impor Tanah Air, yang dipicu oleh tingginya harga pupuk dunia.

Kemudian, rantai pasok pupuk dunia yang terimbas perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan produksi beras di negara asal impor Indonesia juga terganggu.

Baca juga: Stok Beras Langka, Jokowi: Di Bulog Masih Cukup Banyak, Jangan Dikhawatirkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com