Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Memilih Pemimpin, Menolak Golput (Bagian I)

Kompas.com - 14/02/2024, 06:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jadi jelaslah penolakan terhadap golput menjadi manifestasi dari kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis.

Golput tidak hanya mencerminkan sikap apatis terhadap perkembangan politik negara, tetapi juga dapat mengurangi legitimasi hasil pemilihan umum.

Sebagai warga negara yang memiliki suara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan hak pilih kita sebagai alat untuk menyuarakan keinginan dan aspirasi kita.

Penolakan terhadap golput juga merupakan langkah konkret dalam memperkuat kedewasaan politik dan kematangan demokrasi di Indonesia.

Dengan menunjukkan keaktifan dalam proses pemilihan umum, kita memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang matang secara politik dan mampu menjalankan sistem demokrasi dengan baik.

Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Golput merupakan fenomena yang cukup umum di banyak negara. Meskipun alasan-alasan di balik golput bisa bervariasi, namun beberapa motif utama sering muncul, seperti ketidakpuasan terhadap sistem politik atau kandidat yang tersedia.

Namun, penting untuk memahami bahwa golput memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk golput adalah ketidakpuasan terhadap sistem politik atau kandidat yang tersedia.

Sejumlah pemilih mungkin merasa bahwa partai politik yang ada tidak mewakili kepentingan mereka, atau kandidat yang tersedia tidak memiliki integritas atau kompetensi yang memadai.

Selain itu, ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah juga bisa menjadi pemicu golput bagi sebagian orang.

Namun, meskipun alasan-alasan ini dapat dimengerti, golput tetap memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi.

Dengan tingkat partisipasi yang rendah, maka legitimasi pemerintahan dapat dipertanyakan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis dapat terkikis.

Selain itu, golput juga dapat memengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak diinginkan, karena pemilih yang absen cenderung memiliki kecenderungan politik yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyoroti bahwa ketidakpuasan terhadap pilihan yang tersedia bukanlah alasan yang valid untuk tidak memilih.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com