Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zackir L Makmur
Wartawan

Gemar menulis, beberapa bukunya telah terbit. Suka catur dan humor, tertawanya nyaring

Memilih Pemimpin, Menolak Golput (Bagian I)

Kompas.com - 14/02/2024, 06:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebaliknya, partisipasi politik aktif merupakan salah satu cara efektif untuk memengaruhi perubahan dalam sistem politik dan memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan kita.

Dengan cara ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih demokratis dan berkelanjutan, di mana suara setiap warga negara dihargai dan diwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik.

Catatan sejarah sistem Demokrasi

Dari sana ada baiknya kita tilik juga bahwa sejarah mencatat perjuangan panjang manusia dalam memperoleh hak memilih – perjalanan yang telah membentuk dasar dari sistem demokrasi yang kita kenal saat ini.

Dari zaman kuno hingga era modern, hak memilih telah menjadi tolok ukur kebebasan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peradaban kuno seperti Athena klasik, konsep demokrasi telah dikenal dan diamalkan dalam bentuk pengambilan keputusan kolektif oleh warga kota.

Meskipun cakupannya terbatas, namun hal ini mencerminkan dorongan manusia untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pada masa Renaisans dan pencerahan Eropa, gagasan tentang kedaulatan rakyat dan partisipasi politik semakin ditekankan. Para pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memperjuangkan hak-hak individual dan peran rakyat dalam pemerintahan.

Gerakan-gerakan revolusioner seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis menandai tonggak penting dalam perjuangan manusia, untuk memperoleh hak memilih dan menolak pemerintahan otoriter.

Sementara itu, pada abad ke-19 dan ke-20, gerakan hak pilih semakin menguat, terutama dalam konteks perjuangan hak-hak sipil dan gerakan feminis.

Di berbagai negara, perluasan hak memilih menjadi fokus utama bagi para aktivis dan reformis, yang berjuang untuk menciptakan sistem politik lebih inklusif dan demokratis.

Hal ini mendorong perkembangan sistem demokrasi di banyak negara, di mana partisipasi politik menjadi hak yang diakui dan dihormati.

Oleh karena itu, memilih pemimpin tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga penghormatan atas perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk mendapatkan hak tersebut.

Dalam konteks modern, di mana demokrasi menjadi sistem politik yang dominan di banyak negara, penting bagi kita untuk tidak melupakan sejarah panjang perjuangan untuk hak memilih yang kita nikmati saat ini.

Dengan menghargai dan memahami perjuangan tersebut, kita dapat lebih bersedia untuk mengambil bagian aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan pemimpin yang akan memimpin dan mewakili kita.

Bersambung, baca artikel selanjutnya: Memilih Pemimpin, Menolak Golput (Bagian II - Habis)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com