Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

“Game Changer” di Masa Tenang Pemilu?

Kompas.com - 13/02/2024, 15:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sejauh ini belum ada faktor “game changer” yang boleh dikata menonjol untuk memengaruhi hasil pemilih, yang sejauh ini bisa dimonitor melalui hasil survei sejumlah lembaga survei.

Namun di masa tenang ini, setidaknya ada sejumlah isu penting yang barangkali bisa menjadi semacam “game changer”. Validasi benar atau tidak isu tersebut memengaruhi suara tentu menunggu hasil pemungutan suara kelak. 

Rilis film "Dirty Vote" pada Minggu, 11 Februari 2024, sangat mungkin turut memberikan dampak, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihan politiknya, atau pemilih ragu.

Juga dapat turut mengeraskan atau memantapkan mereka yang sudah punya pilihan politik, untuk kemudian tidak mengubah pilihan. Terutama bagi yang inginkan perubahan kendali pengelolaan negara.

Meski tak secara langsung memihak pada salah satu paslon capres-cawapres, tapi gerak-gerik Presiden Jokowi, terutama terkait bansos dan sejumlah pelanggaran (etik) lebih condong menguntungkan salah satu capres-cawapres.

Bagaimanapun, film "Dirty Vote" seakan menelanjangi sejumlah pelanggaran (etik) atau politik unfairness yang sengaja dilakukan “pemerintah” dalam meng-endorse salah satu pasangan calon.

Hal ini dalam konteks politik bisa saja menjadi pemicu atau pendorong perubahan arah politik terutama di kalangan pemilih, vocal minority, yang kerap menolak praktik kecurangan dan ketidakadilan.

Isu lain, yakni pemberitaan soal tuduhan skandal pembelian pesawat tempur jet Mirage yang menyeret seorang capres.

Lalu, soal pengakuan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie saat dirinya hendak diajak bergabung sebagai tim sukses salah satu pasangan.

Connie mengatakan, dirinya diyakinkan bahwa sang capres jika terpilih kelak hanya akan menjabat sebagai presiden selama dua tahun. Setelah itu, jabatan presiden akan dilanjutkan oleh wakilnya.

Benar-tidaknya isi percakapan yang disampaikan Connie tersebut, tentu akan terus menjadi perdebatan, karena adalah percakapan di ruang tertutup. Namun karena telah viral dan menjadi isu politik, akan banyak interpretasi dan kesimpulan yang ikut mengiringi.

Sebagian bisa jadi akan percaya, melihat kondisi kesehatan sang capres yang memang sudah tak lagi prima.

Apakah sejumlah peristiwa atau isu di masa tenang, jelang hari pencoblosan, akan menjadi “game changer” dan kemudian berujung, setidaknya menjadikan pilpres berlangsung dalam dua putaran? Akan dilihat nanti, setidaknya usai hasil hitung cepat atau quick count diumumkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com