Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT Pupuk Indonesia Sebut Presiden Jokowi Setuju Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun

Kompas.com - 13/02/2024, 15:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui tambahan anggaran pupuk subsidi Rp 14 triliun.

Semula, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 26 triliun untuk volume sebanyak 4,7 juta ton.

Melalui tambahan anggaran Rp 14 triliun, pupuk subsidi akan bertambah 2,5 ton sehingga total volume pupuk subsidi yang bakal tersalur mencapai 7,5 juta ton.

"Sudah disetujui Bapak Presiden ditambah lagi anggarannya sehingga nanti akan ketemu jumlahnya 7,5 juta ton dari 4,7 juta ton yang sudah disetujui," kata Rahmad saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2024).

Baca juga: Anies Gaungkan Perubahan dan Singgung Pupuk Bersubsidi Saat Kampanye Akbar di Tulungagung

Rahmad menyampaikan, tambahan anggaran pupuk subsidi Rp 14 triliun tersebut sedang diproses.

Adapun tambahan tersebut sempat dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo.

Tambahan ini menjadi salah satu upaya penunjang ketika pemerintah berencana meningkatkan produksi dengan mempercepat tanam padi untuk mengatasi kelangkaan beras di pasaran.

"Jadi ini sedang berproses. Tapi sambil menunggu proses yang sudah ada kita salurkan dulu ke petani semaksimal mungkin," tuturnya.

Ia menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan 2 juta ton pupuk untuk masa tanam pertama yang diperkirakan akan berlangsung hingga April 2024.

Sebanyak 1,1 juta ton di antaranya sudah berada di kabupaten/kota sehingga siap disalurkan kepada petani sekitar.

"Itu tadi arahannya supaya diambil pada musim tanam pertama, sehingga nanti kalau itu habis akan disiapkan lagi anggaran untuk musim tanam kedua. Insya allah kalau pupuk lancar, produksi akan lancar, produksi beras juga akan naik," jelas Rahmad.

Baca juga: Tindak Pengecer Pupuk Nakal, Mentan Amran: Cabut Izinnya dan Dipidanakan!

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun tahun 2024 ini.

Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun, harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester II tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI.

Namun, mantan Gubernur DKI ini memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya.

"Sebentar, saya kira ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Menteri Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan," ujat Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com