Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul Jauh Jelang Pencoblosan Pekan Depan

Kompas.com - 10/02/2024, 06:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

Menurut hasil survei, pasangan Anies-Muhaimin punya elektabilitas 24,1 persen, sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud berada di angka keterpilihannya 19,6 persen.

"Dan masih ada 4,5 persen pemilih responden kita yang waktu kita survei megnatakan tidak tahu tidak jawab," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menuturkan, hasil survei di atas membuka peluang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk berlangsung dalam satu putaran lebih terbuka.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo-Gibran 51,8 Persen, Anies-Muhaimin 24,1 Persen, Ganjar-Mahfud 19,6 Persen

Pasalnya, tren elektabilitas Prabowo-Gibran terus menunjukkan kenaikan, sementara angka keterpilihannya saat ini sudah di atas 50 persen.

"Jadi, kalau sebelumnya mungkin probabilitas satu putaran fifty-fifty, sekarang meningkat lagi," kata Burhanuddin.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen sehingga elektabilitas Prabowo-Gibran secara riil bisa saja masih di bawah 50 persen.

"Tetap masih ada peluang buat terjadinya 2 putaran meskipun peluang dua putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo," ujar Burhanuddin.

Survei ini dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada Pemilu 2024 yang diambil menggunakan multistage random sampling.

Jumlah responden itu terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample.

Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan ukuran sampel basis 1.200 responden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com